JAKARTA, Inibalikpapan.com – Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta KPU menunda pelaksanaan Pemilu 202, mendapat banyak respon dari sejumlah kalangan.
Salah satunya Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie. Dia enilai, hakim yang memutuskan agar pemilu ditunda agar dipecat
Pasalnya menurut dia, hakim dianggap tidak bisa membedakan urusan perdata dan urusan publik, menyusul keputusannya yang mengabulkan gugatan Partai Prima.
“Hakimnya layak untuk dipecat karena tidak profesional dan tidak mengerti hukum Pemilu serta tidak mampu membedakan urusan private (perdata) dengan urusan urusan publik,” kata Jimly dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (3/3/2023).
Jimly mengatakan pengadilan perdata harus membatasi diri hanya untuk masalah perdata. Di mana sanksi perdata cukup dengan ganti rugi, bukan menunda pemilu.
“Kalau ada sengketa tenrang proses maka yang berwenang adalah Bawaslu dan PTUN, bukan pengadilan perdata. Kalau ada sengketa tentang hasil Pemilu maka yang berwenang adalah MK,” kata Jimly.
Jimly mengusulkan agar KPU mengakukam banding atas putusan PN Jakpus. Bahkan, lanjut Jimly, bila perlu sampai tahap Kasasi sampai menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap atau inkracht.
Di sisi lain, Jimly menegaskan kembali bahwa hakim pengadilan tidak memiliki wewenang memerintahkan KPU melakukan penundaan Pemilu.
“Hakim PN tidakk berwenang memerintahkan penundaan Pemilu,” kata Jimly.
Suara.com
Comments
comments
