Hasan Nasbi Nilai Akar Masalah Banjir Bukan di Menteri yang Baru Menjabat, Ini Penjelasannya

JAKARTA, inibalikpapan.com – Mantan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menilai polemik sindiran terbuka antarmenteri usai banjir besar di Sumatera justru mengaburkan persoalan utama. Menurutnya, akar masalah banjir tidak bisa dibebankan kepada menteri yang baru menjabat sekitar satu tahun, melainkan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang bermasalah selama puluhan tahun.

Hasan menyampaikan kritik tersebut menyusul mencuatnya saling sindir antaranggota kabinet pascabencana banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatera. Ia mengingatkan bahwa penanganan bencana semestinya dilakukan secara solid, bukan diwarnai pernyataan terbuka yang berpotensi menimbulkan kesan ketidakharmonisan pemerintahan.

Dalam pernyataannya melalui akun Instagram, Minggu (7/12/2025), Hasan menegaskan bahwa kewenangan untuk mengevaluasi dan memberi peringatan kepada menteri sepenuhnya berada di tangan Presiden .

“Yang berhak memperingatkan anggota kabinet hanya bosnya kabinet, yaitu presiden. Hanya presiden yang bisa memberikan peringatan kepada anggota kabinet, baik secara tertutup maupun terbuka. Kalau sesama anggota kabinet, ya di ruang tertutup,” ujarnya, melansir Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Ia menilai sindiran terbuka antarsesama menteri bersifat kontraproduktif, terutama ketika pemerintah sedang dituntut menunjukkan kekompakan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi yang berdampak luas dan memakan korban.

“Kalau bukan Pak Purbaya yang menyenggol menteri lain, kelihatan enggak kalau kabinet jadi tidak solid? Balas-membalasnya jadi tidak solid. Padahal sekarang justru kita lagi butuh solid-solidnya ini,” kata Hasan.

Lebih jauh, Hasan menekankan bahwa persoalan banjir tidak dapat disederhanakan sebagai kegagalan satu atau dua pejabat yang baru menjabat. Ia mengajak publik melihat persoalan ini dalam kerangka waktu yang lebih panjang.

“Ini bukan kesalahan satu orang atau dua orang. Coba lihat dulu: betulkah ini kesalahan menteri yang bersangkutan? Gara-gara satu kejadian, mereka baru jadi menteri satu tahun. Benar enggak ini kesalahan mereka?” ujarnya.

Menurut Hasan, kerusakan lingkungan dan kekeliruan tata ruang di Indonesia kemungkinan telah berlangsung selama 30 hingga 50 tahun. Karena itu, pencarian solusi perlu diawali dengan penelusuran akar persoalan secara menyeluruh, bukan sekadar reaksi jangka pendek.

“Apakah ini kesalahan kita dalam 50 tahun? Kita tarik 40 tahun, kita tarik 30 tahun. Ini yang harus ditelusuri, benar enggak terjadi kesalahan di situ,” tegasnya.***