BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Organisasi sayap NU yakni Banser dan GP Anshor mendatangi kantor DPRD Balikpapan terkait pelaksanaan kegiatan berbau LGBT di mal Pentacity akhir pekan lalu.
Sekitar 30 anggota banser dan GP Anshor diterima langsung ketua Komisi IV DPRD Muhammad Taqwa, didampingi anggotanya, Asisten I sekdakot Syaiful Bahri, Kasat Intel Polres Balikpapan, perwakilan Managemen Pentacity serta Nasrullah dari EO pelaksanaan event berbau LGBT di ruang rapat gabungan kantor DPRD Balikpapan, Rabu (13/11/2019).
Diketahui pelaksanaan kegiatan Sabtu dan Minggu (9-10/11) tidak memiliki izin ini diminta agar even seperti ini tidak terulang lagi baik kepada EO dan managemen Pentacity.
” Kami minta ini dibuat permohonan maaf kepada masyarakat melalui media masyarakat, pernyataan bersama antara managemen Pentacity even organiser,” ” pinta Yandi Irawan Sekretaris GP Anshor dihadapan rapat mediasi, Rabu (13/11/2019).
Balikpapan sebagai kota Madinatul Iman harus anak muda mampu memberikan sajian kegiatan yang tidak bertentangan dengan aqiqah islam. ” Soal aqidah kita tidak bisa toleransi kalau masalah sosial atau lain tidak apa-apa. Kami minta ini tidak terulang kembali,” tandas Ketua GP Anshor Husein Kadri.
Pihak managemen juga telah menyampaikan permohonan melalui media cetak di Balikpapan.
“Kami senin kemarin sudah menyampaikan ke media seperti Balikpapan Pos, tribun Kaltim dan Kaltim Pos,” kata Meivy Deputy GM Pentacity di saat pertemuan mediasi.
Pihaknya akan memenuhi hasil kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan yang digelar hari ini
” Kita akan penuhi. Kedepan kita lebih selektif lagi atas kegiatan di Pentacity. Ini baru sekali, ” katanya.
Meivy mengaku kecolongan dengan kegiatan yang digelar oleh EO dengan kegiaan Swaggy Waacky Dance Crew dari Balikpapan.
“Acaranya kan lomba-lomba dan ada dancer itu kan hanya salah satu peserta. Ya ngak tau kalau ada seperti itu,” jelasnya.
Pada kesempatan sama, Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan Muhammad Taqwa yang memimpin rapat mengaku prihatin dengan kejadian ini. Karena sudah terjadi sebanyak 2 kali di Kota Balikpapan.
Dia bahkan mendesak pemerintah kota mengeluarkan aturan mengenai even yang tidak boleh bertentangan prinsip Madinatul Iman dan tidak sesuai dengan kaidah agama.
” Kami berharap jadi kejadian terakhir. Harus ada aturan yang tegas melarang itu. Bisa bentuk Perwali, ” tandasnya.
Asisten I sekdakot Syaiful Bahri menyatakan pihaknya akan menyampaikan perkembangan kasus ini kepada pimpinan.
” Tadi kan jelas banyak desakan dari masyarakat jika harus menegur pihak mal atas kejadian itu. Jadi mungkin saja Pemkot akan memberi teguran ke mereka,” tandasnya.
“Wali Kota kan masih DL (Dinas Luar) setelah pulang saya lapor dan diskusi. Nanti Dinas Perizinan yang eksekusi,” jelasnya.
Comments
comments
