Heria Prisni: Lonjakan Laporan Anak Bukan Ancaman, Tapi Momentum Perubahan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan mencatat adanya kenaikan laporan kasus anak sepanjang tahun ini.

Meski angka tersebut menunjukkan masih adanya persoalan serius, Kepala DP3AKB Balikpapan, Heria Prisni, menilai hal itu justru sebagai tanda positif bahwa warga semakin berani melapor.

“Kalau dulu banyak yang tidak berani mengungkapkan identitas, sekarang sudah mulai percaya bahwa pemerintah akan turun tangan menangani mereka,” ujar Heria di sela kegiatan Workshop Pemerhati Anak, Rabu (13/8/2025).

Heria menyebut, meningkatnya laporan menandakan kesadaran masyarakat terhadap sistem perlindungan anak di Balikpapan semakin baik. Kondisi ini memberi peluang bagi pemerintah untuk lebih cepat bertindak dalam pencegahan maupun penanganan kasus.

“Kita tidak boleh hanya melihat dari sisi jumlah yang meningkat. Justru ini kesempatan untuk membuktikan bahwa pemerintah bisa hadir, mendengar, dan menyelesaikan masalah anak-anak di kota ini,” tegasnya.

Workshop bertema “Pencegahan dan Penanganan Perlindungan Khusus Anak Secara Berkelanjutan” itu mempertemukan berbagai unsur, mulai dari universitas, organisasi kemasyarakatan, aparat penegak hukum hingga anak-anak sebagai peserta aktif. Kegiatan ini juga menghadirkan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, M.Si, sebagai narasumber utama.

Heria menekankan perlindungan anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar setiap anak mendapat perlakuan yang adil dan aman.

Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan khusus anak mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan kekerasan, perlindungan anak berhadapan dengan hukum, penanganan anak korban bencana, hingga perlindungan anak penyandang disabilitas.

Dari hasil workshop, sejumlah rekomendasi disepakati, antara lain penguatan kampanye kesadaran publik, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak, serta pembentukan jejaring pengawasan berbasis komunitas.

“Kami akan menindaklanjuti rekomendasi itu dengan program nyata, seperti memperluas layanan pengaduan ramah anak dan menyediakan pendampingan psikologis yang lebih cepat. Kita ingin setiap anak di Balikpapan merasa aman dan terlindungi,” pungkas Heria.***

Editor : Ramadani