BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Ketua DPRD Balikpapan meminta pemkot membeberkan kontraktor yang dicoret dan kontraktor yang terkena denda agar menjadi pelajaran bagi kontraktor yang melaksanaan pekerjaan pemerintah kota agar lebih tertib, rapi, disiplin waktu.
Abdulloh menilai wajar kebijakan pemkot mencoret peserta lelang karena pekerjaan tidak sesuai kontrak. “wajar karena kalau tidak bisa menyelesaikan ka nada sanksi administrasi secara teknis ada di PU. Itu perlu dilakukan agar kedepan ada perbaikan-perbaikan dan contoh bagi pihak ketiga atau kontraktor yang ikut lelang,” tandasnya.
Selain itu pihaknya meminta penyelenggara lelang atau ULP tidak mudah memberikan pemenang sebelum dilakukan penelitian betul-betul termasuk dilakukan penilaian kantor peserta lelang.
“yang pasti harus diberikan sanksi sehingga tidak terjadi ditahun berikutnya,” ujarnya.
Factor waktu menurut Abdulloh agar kedepan tidak ada lagi proyek diatas Rp10 miliar dilelang setelah bulan juni atau triwulan ketiga. “Untuk masukan teknis pelaksanan lelang sebaiknya dikwartal ketiga tidak ada lagi lelang-lelang yang bernilai besar karena waktu tidak tercukupi. Diharapkan kwartal 1-2 proyek besar sudah dilelang sehingga waktunya panjang,” tandasnya.
“Kalau fisik tidak selesai akibatnya fatal semua .kedepan tidak ada lagi proyek besar dilelang dikwartal ketiga, maksimal Juni,” katanya lagi.
Jika merujuk pada pelaksanaan proyek 2018 apakah ada yang terkena denda dan blacklist, Abdulloh menyatakan belum mengetahui persis. “itu yang tahu pelaksana teknis di PU. Harus diumumkan biar tahu perusahaan ini diblacklist. Itu harus diumumkan. Kalau mau ikut lagi tahun depan dia tidak bisa lagi. Makanya harus diumumkan. Selama ini belum ada diumumkan,” ujarnya.
Abdulloh meminta pihak pengawasan untuk rajin melakukan pemeriksaan dan pengawasan di lapangan baik proses lelang, awal pelaksanaan proyek hingga tenggat akhir pekerjaan.
Comments
comments
