BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah berencana melakukan vaksinasi covid-19 jalur mandiri atau berbayar yang dikelola swasta. Pertimbangannya untuk mempercepat vaksinasi. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M. Faqih memberikan tanggapannya.
“Prinsipnya yang mandiri ini jangan mengganggu yang gratis, sehingga vaksin yang sudah disediakan untuk yang gratis ini tidak sampai masuk ke yang mandiri. Ini harus dijaga kuota pengadaannya,” kata Daeng dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.com
Bahkan daeang mengusulkan vaksin gratis produsen Sinovac Biotech China yang sudah diberikan kepada sejumlah pejabat publik maupun tenaga kesehatan pada program vaksinasi tahap pertama dan vaksin mandiri agar dibedakan.
“Agar terjaga kalau bisa jenis vaksinnya dibedakan, misalnya yang gratis ini Sinovac, maka yang mandiri tidak boleh pakai Sinovac, harus pakai yang lain. Kalau mandiri juga pakai Sinovac ini khawatir ada pengalihan,” ujarnya.
Kemudian, Daeng juga meminta pemerintah untuk membuat kriteria siapa saja penerima vaksin gratis dan vaksin mandiri agar tepat sasaran, jangan sampai ada masyarakat yang dapat double maupun justru tidak tidak sama sekali.
“Supaya distribusinya baik, itu harus ditentukan yang menjadi sasatan gratis itu siapa, yang tidak menjadi sasaran gratis otomatis menjadi mandiri itu siapa, ini perlu dipastikan oleh pemerintah,” ujarnya.
Kata dia, penerima vaksin gratis antara lain masyarakat tidak mampu dilihat dari data BPJS Kesehatan, tenaga kesehatan, dan pelayan publik.Pemerintah juga diminta menetapkan standar harga vaksin mandiri dengan harga terjangkau.
“Kalau tidak maka yang mandiri khawatir terlalu melambung jauh harganya, saya kira fungsi pemerintah disini,” ujarnya.
sumber ; suara.com
Comments
comments
