BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan Johny NG mengungkapkan, belum tuntasnya pembayaran ganti rugi lahan warga yang dibangun untuk stadion Batakan, karena masalah administrasi.
Telah ada pertemuan 3 orang perwakilan dari warga pemilik lahan dengan Pemerintah Kota (Pemkot) yang diwakili Kabid Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Neni, Kamis (01/10/2020).
Dari pertemuan itu ternyata lahan yang belum diganti rugi tersebut, masih atas nama satu orang Lekang. Sehingga ada syarat administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebelum dilakukan pembayaran.
“Itu harus ada administrasi, ternyata yang disana itu kan yang punya itu atas nama Pak Lekang,” ujar Johny NG yang hadir dalam pertemuan itu.
Sehingga nantinya jika dilakukan pembayaran yang terima atas nama Lekang. Kemudian baru diserahkan ke masing-masing warga. Yang sebelumnya telah membelinya “Jadi nanti semua pembayaran harus diterima oleh Pak Lekang,” katanya.
“Jadi nanti Pak Lekang yang membagi-bagikan kepada warga yang telah beli tanah itu sebelumnya. Jadi begitu,”sambungnya.
Namun syarat administrasi harus diselesaikan dulu. Kemudian dilakukan peninjauan ke lokasi atau lahan. “Gak gampang dibayar ada namanya penlok (penetuan lokasi) , ada persiapan peta lokasinya, ada lagi berita acara,” tandasnya.
Kata dia, kemungkinan baru tahun depan baru dilakukan pembayaran setelah syarat administrasi dipenuhi. “Tapi yang jelas tahun depan mudah-mudahan mau dibayar. Masalah waktunya kapan ya nanti kita desak secepatnya,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu optimis akan dibayar karena sudah dianggarkan dalam APBD Kota tahun ini. “Saya pikir asal Pemkot mengakui itu lahan masyarakat, itu aman pasti dibayar, anggarannya sudah ada tidak usah takut,” ujarnya.
“Pada prinsispnya dana sudah anggaran, tapi pembayaran itu harus sesuai dengan daftar penlok, lokasi letak dimana, ada gak disana, diperiksa sama Camat,”jelasnya.
Dia menambahkan, Pemkot memang sangat hati-hati untuk menyelesaikan ganti rugi lahan stadion, karena tidak ingin bermasalah. “Jangan sampai Pemkot bayar tapi bermasalah, akhirnya cacat hukum itu yang ditakuti Pemkot jadi harus hati-hati,” tukasnya.
Comments
comments
