Isu Reshuffle di Tubuh Kabinet Prabowo-Gibran Menguat, Ini Jawaban Tegas Mensesneg

JAKARTA, inibalikpapan.com– Isu reshuffle kabinet kembali menghangat. Di tengah spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mereshuffle figur-figur yang dianggap dekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memilih menjawab singkat dan tegas: belum ada pembahasan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan belum ada pembahasan mengenai perombakan kabinet atau reshuffle. Pernyataan itu disampaikan saat merespons isu yang beredar di lingkungan Istana Kepresidenan.

“Belum ada, belum. Belum ada,” kata Pras di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026), dikutip dari Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Jawaban serupa kembali disampaikan Pras ketika ditanya soal isu reshuffle yang disebut-sebut menjadi momentum untuk menyingkirkan sejumlah menteri yang dianggap sebagai representasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. “Belum ada,” kata Pras.

Meski Istana menepis, isu reshuffle Kabinet Merah Putih terus bergulir dan dinilai tidak sekadar menyangkut evaluasi kinerja, tetapi juga mengandung pesan politik penting di awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai perombakan kabinet berpotensi menjadi sinyal penegasan kepemimpinan Prabowo dengan menjauh dari figur-figur yang masih diasosiasikan dengan Presiden sebelumnya.

Salah satu nama yang disorot adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.

“Reshuffle itu juga mengindikasikan ada upaya menyingkirkan orang-orang kepercayaan Jokowi. Salah satunya Pratikno, yang bila jadi di-reshuffle menjadi indikasi penyingkiran kepercayaan Jokowi,” kata Jamiluddin kepada Suara.com, Rabu (28/6/2026).

Menurutnya, langkah tersebut dipandang wajar karena loyalitas ganda dinilai berisiko bagi efektivitas kepemimpinan Presiden Prabowo.

“Upaya menepikan orang-orang Jokowi kiranya memang sudah seharusnya dilakukan. Sebab, mereka ini penganut loyalis ganda,” ucapnya.

Namun demikian, Jamiluddin mengingatkan agar reshuffle tidak dilakukan dengan pendekatan keluargaisme karena justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di mata publik.

“Kalau pun keluarga dipromosikan menjadi menteri atau deputi di BI, semata karena kompetensi. Hal itu perlu dinyatakan secara terbuka agar publik tidak berspekulasi terhadap kepemimpinan Prabowo,” ujarnya.

Ia menilai, dengan pendekatan tersebut, Presiden Prabowo dapat menjaga jarak dari citra kepemimpinan sebelumnya sekaligus tetap memperoleh penghormatan dari publik.***