Iuran BPJS Disesuaikan, Pemprov Kaltim Pastikan Layanan Kesehatan Tetap Jalan

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan penyesuaian kepesertaan BPJS Kesehatan di Samarinda bukan penghentian layanan, melainkan upaya penataan agar bantuan lebih tepat sasaran.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menyebut kebijakan ini pemerintah lakukan untuk menghindari tumpang tindih pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Peserta yang masuk kategori miskin berdasarkan desil I hingga V seharusnya didaftarkan ke dalam skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).

Penataan Agar Lebih Adil

Pemprov menilai selama ini terdapat ketimpangan jumlah peserta yang pemerintah tanggung, khususnya di Samarinda yang angkanya jauh lebih besar ketimbang daerah lain di Kaltim.

“Ini yang kita tata agar lebih adil antarwilayah. Daerah lain jumlahnya jauh lebih kecil, sehingga perlu ada penyesuaian agar tidak terjadi ketimpangan,” kata dr. Jaya.

Melalui penataan ini, pemerintah daerah akan lebih fokus menanggung peserta di luar kategori miskin yang tidak tercover skema pusat.

Warga Tetap Bisa Berobat

Meski terjadi penyesuaian, Pemprov memastikan masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan seperti biasa, termasuk bagi warga yang status kepesertaannya masih dalam proses.

“Kalau ada yang sakit, silakan datang. Kami pastikan tetap dilayani. Jika kepesertaan belum aktif, akan segera kami aktifkan kembali,” tegasnya.

Sinkronisasi Data Masih Berjalan

Pemprov Kaltim juga membuka koordinasi lanjutan dengan pemerintah kota untuk menyelaraskan data peserta agar tidak ada warga yang terlewat dari jaminan kesehatan.

Pemprov menilai langkah ini penting agar sistem jaminan kesehatan berjalan lebih berkelanjutan, transparan, dan tepat sasaran.

Pemerintah berharap tidak ada lagi kekhawatiran di masyarakat, sekaligus memastikan setiap warga tetap mendapatkan akses layanan kesehatan yang layak.***