BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Isran Noor meminta semua pihak untuk bersama-sama menjamin terlaksananya Pemilu 2024 berlangsung aman dan kondusif serta adil.

Hal itu mengacu pada rilis Bawaslu terkait indeks Kerawanan Pemilu Serentak 2024. Dimana Kaltim sebagai daerah dengan tingkat kerawanan tinggi  ke-5, setelah DKI Jakarta, Sulawesi Utara (Sulut), Maluku Utara (Malut) dan Jawa Barat (Jabar).

Demikian disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda dalam rangka pemantauan perkembangan jelang Pemilu Serentak 2024 di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (06/07/2023)

Menurutnya, penilaian tersebut hendaknya menjadi peringatan bagi semua pihak, baik pemerintah, partai politik, penyelenggara dan pengawas Pemilu, aparat kemanan dan seluruh lapisan masyarakat

“Sebagai daerah dengan penduduk yang hiterogen dan lokasi pemindahan Ibu Kota Negara, satu hal wajar jika Kaltim menjadi perhatian khusus, sehingga berbagai aspek penilaian menempatkan daerah ini sebagai kawasan rawan dalam Pemilu Serentak 2024,” ujarnya

Meski begitu kata dia, masyarakat Kaltim memiliki kedewasaan dalam berpolitik. Hal itu bisa dilihat karena memiliki toleransi yang tinggi dan mampu membangun harmonisasi dan saling menghargai.

“Terbukti, sepanjang perhelatan demokrasi nasional. Kaltim manjadi daerah yang tetap kondusif dalam  tahapan Pemilu dan Pilkada. Siapapun yang menang dalam kontestasi politik di Benua Etam tidak jumawa, sedangkan yang kalah dengan lapang dada menerima,” ujarnya

“Kalaupun ada yang kurang berkenan, semua itu diupayakan  dengan musyawarah dan penuh  kekeluargaan dan jika terpaksa juga akan  diselesaikan melalui jalur hukum,”

Dia menambahkan, kehidupan berbangsa dan bernegara di Kaltim, merupakan perwujudan   dari Indonesia Mini.. Dimana masyarakat berbeda suku, agama, bahasa, adat istiadat dan  berbagai latar belakang, hidup berdampingan, saling menghargai dan menghormati satu sama lain.

“Hal itu memberikan ketenangan bagi siapa saja yang datang dan tinggal  di Kaltim, termasuk para investor. Tidak salah jika Benua Etam ditetapkan menjadi lokasi pembangunan  Ibu Kota Negara,” ujarnya

“Sepatutnya Warga Kaltim bersyukur dan wajib menjaga kepercayaan Pemerintah Pusat, dengan terus menjamin kodusifitas daerah untuk memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan harmoni berdasarkan Pancasila dan UUD’45.”

Comments

comments

Tinggalkan BalasanBatalkan balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Exit mobile version