BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Subari mengatakan vaksinasi merupakan salah satu kunci untuk menyelesaikan penanganan Covid-19 di Indonesia dengan menjaga imunitas tubuh dari virus.
“Sehingga memang vaksin menjadi suatu harapan kita untuk memulihkan segera negara dari pandemi Covid-19 ini,” ujar Subari kepada awak media, Selasa (19/01/2021).
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyebut vaksinasi bukan merupakan kewajiban melainkan suatu tanggung jawab yang harus dimiliki masyarakat. Menurut dia perlu upaya pemerintah dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat agar dapat mendorong turut serta dalam program vaksinasi tersebut.
“Kami berharap masyarakat dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sehingga ikut berperan secara aktif dalam menyukseskan program vaksinasi,” katanya.
Dia berpendapat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah sedianya melakukan sosialisasi secara lebih masif lagi. Ia juga menyatakan masyarakat yang menolak vaksin dikarenakan tidak mendapatkan informasi yang baik atau mendapatkan informasi yang salah terkait vaksinasi.
“Maka kita berharap pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi untuk menyukseskan program ini. Sekaligus menyosialisasikan dengan baik dan benar agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik, tidak punya persepsi negatif terkait vaksin ini,” katanya.
Subari meminta Pemerintah Kota Balikpapan menggencarkan sosialisasi vaksinasi Covid-19 dengan baik dan benar. Mulai dari keamanan, kehalalan, maupun manfaat dari vaksin tersebut.
“Butuh sosialisasi, kita berharap Dinas Kesehatan Kota Balikpapan berikut jaringan Puskesmas, Posyandu, PKK, termasuk alim ulama kerja bersama. Sehingga masyarakat punya kesadaran yang baik, jadi yang ditumbuhkan adalah bukan masalah kewajiban tapi tanggung jawab,” ujarnya.
Dengan demikian, masyarakat akhirnya mau divaksin dan pada akhirnya akan mendapatkan imunitas usai divaksin sehingga diharapkan roda perekonomian bisa kembali berjalan dengan baik.
“Kalau itu sudah terjadi mudah-mudahan roda perekonomian bisa segera kita atasi,” akunya.
Menurut Subari, minimnya informasi seputar vaksin dan dampak yang dialami setelah vaksinasi telah menimbulkan sikap penolakan di masyarakat. Padahal ini biasanya disebabkan oleh ketidakpahaman, kesalahan dan kekeliruan informasi yang menyebar dengan cepat.
“Kita minta kepada Dinas Kesehatan untuk menyiapkan komunikasi dan sosialisasinya kepada masyarakat sebaik mungkin. Karena banyak sekali media sosial yang menyebarkan berita hoax tentang efek dari vaksin,” katanya.
Lebih lanjut Subari meminta masyarakat untuk menahan diri jika memperoleh informasi dari sumber yang belum jelas kebenarannya serta tidak turut menyebarkannya kepada orang lain. Pasalnya informasi yang salah dapat berdampak negatif dan merugikan semua pihak. Sehingga masyarakat diminta dapat mencari informasi terkait dari lembaga yang kredibel seperti Kementerian Kesehatan maupun pemerintah setempat.
“Kalau halal kan fatwa MUI sudah menjelaskan. Termasuk juga keputusan BPOM soal vaksin. Untuk yang efek vaksin ini, kita minta Dinas Kesehatan harus banyak terjun ke masyarakat untuk menyampaikan bahwa vaksin sinovac ini relatif aman,” tutupnya.
Comments
comments
