BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Belum cairnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat untuk kota Balikpapan, memaksa pemerintah daerah melakukan sejumlah langkah-langkah efisiensi dan pemotongan anggaran.
Diketahui, jumlah dana bagi hasil pada kuartal IV tahun 2015 untuk Balikpapan Rp284 miliar. Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian DBH kembali karena turunnya harga minyak dunia dari 50 dollar Amerika ke level 35 dollar. Disamping itu, pencairan DBH menunggu selesainya audit BPK atas pelaksanaan APBD 2015 lalu.
Sejumlah daerah di Kalimantan Timur juga terkena imbas. Tertundanya pencairan dana bagi hasil membuat daerah kalang kabut. Bahkan daerah seperti kota Samarinda, Kutai Kartanegara, harus melakukan langkah ekstrem seperti menunda gaji PNS dan menunda pembayaran proyek fisik.
Di Balikpapan, kondisi seperti itu juga tidak menutup kemungkinan dapat terjadi seperti daerah-daerah lain.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Thohari Aziz mengatakan masalah pencairan DBH ini menjadi perhatian serius di badan anggaran DPRD.
Bahkan menurut informasi yang diperoleh Thohari, pencairan DBH baru akan dicairkan pada tahun 2017. Namun Thohari belum mengetahui alasan itu. “Makanya Insyaallah besok (Rabu) badan anggaran DPRD akan ke Kemenkue untuk konsultasi artinya ada program yang ditunda,”ungkap politisi PDI Perjuangan.
Kalau benar terjadi, dia berharap penundaaan program sebaiknya tidak yang bersentuhan dengan kepentingan pembangunan masyarakat kota. “Yang itu jangan dikorbankan tapi kita berharap ini kita konsultasikan ke Kementerian supaya tidak keluar dari acuan. Kan ini dari pusat. Kita berharap DBH jangan ditunda,” tandasnya.
Diharapkan hasil konsultasi ini akan membuahkan hasil sehingga dana DBH dapat digunakan untuk program yang sudah ada disusun ditahun anggaran 2016 ini. “Sudah diplot semua, fisik sekian, anggaran pegawai sekian,” tuturnya.
“Kan dana itu sudah masuk dalam batang tubuh APBD. Kalau ada pending dari pusat tentu ada juga yang kita pending di daerah. Tapi saya berharap penundaan bukan berkaitan dengan masyarakat banyak,” sambungnya.
Penundaan DBH ini katanya juga bisa berimbas pada penundaan pencairan pembayaran proyek di kota Balikpapan.
“Itu nanti kita tunggu hasil konsultasi. Kalaupun perlu dilakukan harus diambil langkah itu tapi yang penting jangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak,” tegasnya.
Dia optimis penundaan ini tidak berlangsung lama, dan proses pemerintah dan ekonomi harus berjalan, tidak boleh stagan. “Nggak boleh ada yang dikorban. Makanya besok ini diperjuangkan,” himbaunya.
Dari sisi penghematan/efisien, tambahnya hal itu sudah dilakukan pemerintah. Seperti ada pos-pos yang dianggarakan lalu tidak dianggarkan. “Tentu harus ada penghematan,” tukasnya.
Sebelumnya Walikota Rizal Effendi juga mengakui persoalan ini membuat ruwet pemerintah daerah karena harus mereview ulang program anggaran yang telah disusun di 2016 ini. (andi)
Comments
comments
