Jumlah ASN Menyusut, Pemprov Kaltim Terancam Kekurangan Ribuan Pegawai

JAKARTA, Inikaltim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terancam kekurangan ribuan pegawai dalam beberapa tahun kedepan. Karena akan banyak pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun.   

Hal itu disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025) kemarin.

Gubernur Kaltim memaparkan kondisi riil jumlah ASN saat ini mencapai 14.365 orang. Namun hingga 2030, diprediksi akan ada 7.348 ASN yang pensiun, menyisakan hanya 7.017 ASN aktif.

“Kami sedang mengangkat 6.889 PPPK tahun ini. Tapi dari formasi total 9.295, masih ada kekurangan 2.306 formasi. Kami benar-benar kekurangan SDM untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah,” ujarnya dikutip inibalikpapan.

Karenanya Gubernur Kaltim secara tegas pun mendorong agar seluruh tenaga non-ASN bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Gubernur Kaltim meminta Kementerian PANRB agar membuka peluang seleksi lanjutan bagi pegawai non-ASN yang sebelumnya tidak lulus CPNS 2024, sehingga bisa diangkat menjadi PPPK.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Ini Alasan Jokowi Akhirnya Melaporkan Tudingan Ijazah Palsu

“Kami juga mohon agar pegawai non-ASN yang masa kerjanya kurang dari dua tahun per 31 Desember 2024 tetap bisa ikut seleksi dan diangkat minimal sebagai PPPK paruh waktu, sesuai kemampuan fiskal daerah,” ujarnya

Usul Tambahan: Kewenangan Provinsi dalam Pertanian dan Laut

Tak hanya menyuarakan nasib tenaga kerja, Gubernur Kaltim juga mengusulkan agar Pemerintah Pusat memperluas kewenangan provinsi dalam pengembangan sektor pertanian, terutama dalam penyediaan sarana prasarana untuk mendukung ketahanan pangan nasional 2025.

Selain itu, ia menegaskan kembali hak kewenangan provinsi atas pemanfaatan ruang laut 12 mil, yang menurutnya kerap diserobot oleh peraturan kementerian, meski sudah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.

“Banyak aktivitas pengolahan laut di bawah 12 mil yang bisa dikelola daerah. Kami juga minta bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) kelautan diberikan ke daerah,” tegasnya.

Gubernur turut menyuarakan pentingnya afirmasi pembangunan jalan antar wilayah pertanian di Kaltim, khususnya yang terhubung ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia berharap kementerian terkait mempercepat pembangunan akses demi mendorong distribusi hasil pangan daerah. / Pemprov Kaltim