Kaltim Bangun Dua Rumah Sakit Baru di Samarinda-Kubar Mulai 2026, Anggarannya Hampir Rp 500 Miliar

SAMARINDA, inibalikpapan.com– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan memastikan rencana pembangunan dua rumah sakit baru di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Barat akan mulai memasuki tahap konstruksi pada 2026.

Proyek yang menelan anggaran hampir Rp500 miliar ini untuk memperkuat layanan kesehatan rujukan di ibu kota provinsi. Sekaligus memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah pedalaman.

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan seluruh tahapan awal telah mereka siapkan. Kini tinggal memasuki proses penyusunan Detail Engineering Design (DED).

“Rencana targetnya 2026 feasibility studynya sudah. Jadi tinggal Detail Engineering Design (DED)-nya. Maka kemungkinan itu akhir atau pertengahan 2026 sudah bisa dibangun,” ujarnya, Selasa (2/12/2025), dalam keterangan resmi yang inibalikpapan.com terima.

Rumah sakit pertama akan pemerintah bangun adalah di Kota Samarinda. Dengan memanfaatkan area di sisi kiri dan belakang Rumah Sakit Korpri yang berada di Komplek Gelora Kadrie Oening. Fasilitas kesehatan yang saat ini masih berstatus kelas D tersebut akan meningkat menjadi rumah sakit kelas B dan bernama RS AMS II Korpri.

“Itu sudah kelihatan, ada yang sudah berpagar biru. Statusnya akan kita tingkatkan sehingga setara dengan RSUD AWS,” jelasnya.

Sementara itu, rumah sakit kedua rencananya berdiri di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, di atas lahan seluas sekitar 70 hektare. Namun, lahan tersebut saat ini masih berada di bawah kewenangan Kementerian Transmigrasi dan sedang dalam proses pengalihan ke pemerintah daerah.

“Mudah-mudahan besok kita rapat di Jakarta untuk meminta agar HPL-nya dicabut. Jika sudah menjadi hak milik Kabupaten Kubar, bisa segera dihibahkan ke kami,” terangnya.

Dari sisi pembiayaan, rumah sakit di Kutai Barat diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp297 miliar. Sedangkan pembangunan RS AMS II Korpri di Samarinda berada di kisaran Rp200 miliar. Selain pembangunan fisik, fasilitas pelayanan kesehatan juga akan diperluas dengan penambahan layanan berbasis kompetensi.

“Fasilitas tentu akan ditambah. Saat ini masih dasar-dasarnya, nanti pelayanan akan menjadi utama. Ada 24 layanan berbasis kompetensi, seperti jantung dan cuci darah. Tenaga kesehatan juga akan kita tambah,” bebernya.

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, khususnya di rumah sakit baru di Kutai Barat, pemerintah daerah memperkirakan sedikitnya akan membutuhkan sekitar 70 dokter. Proses pemenuhan tenaga medis tersebut akan dilakukan melalui seleksi aparatur sipil negara, sekaligus membuka peluang bagi PNS maupun PPPK yang ingin kembali bertugas di daerah asal.

“Jadi nanti ada pengelolaan dengan sistem BLUD,” tegasnya. / ADV Dsikominfo Kaltim