Kaltim Gaspol Garap Karbon Biru, Mangrove Jadi Pilar Ekonomi Baru

SAMARINDA, Inibalikpapan – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kian serius menggarap potensi Karbon Biru (Blue Carbon) sebagai pilar ekonomi baru masa depan.

Hamparan hutan mangrove di pesisir Benua Etam kini diposisikan sebagai aset strategis yang bukan hanya bernilai ekologis, tetapi juga memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat pesisir.

Mangrove diketahui mampu menyimpan karbon jauh lebih besar dibandingkan hutan tropis daratan, menjadikannya instrumen penting dalam mitigasi perubahan iklim global. Bahkan secara ekologis, mangrove Kaltim disebut sebagai salah satu penyerap emisi karbon terbaik di dunia.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menegaskan, keberhasilan Kaltim mengelola karbon biru membuktikan bahwa perdagangan karbon bukan lagi sekadar konsep abstrak.

“Dulu perdagangan karbon seperti ilusi. Bagaimana mengukur sesuatu yang tidak terlihat dan menghasilkan dana. Setelah 15 tahun, Kaltim bisa menjawab itu dan bahkan menerima pendanaan inovatif untuk pembangunan,” ujar Sri Wahyuni saat memimpin Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (23/12/2025).

Dalam skema ekonomi karbon biru, Kaltim telah memperoleh insentif finansial dari perdagangan karbon internasional, salah satunya melalui FCPF–Carbon Fund, sekaligus memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir.

Sri Wahyuni menekankan pentingnya zonasi kawasan mangrove, agar perlindungan lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat berjalan seimbang.

“Kita harus menetapkan kawasan lindung, kemudian kawasan budidaya untuk kegiatan masyarakat,” tegasnya.

Dari sisi sosial, keberadaan mangrove dinilai memperkuat ketahanan komunitas pesisir. Program restorasi mangrove mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat lokal.

“Mangrove adalah tumpuan hidup masyarakat pesisir kita. Melalui ekonomi karbon biru, masyarakat harus menjadi aktor utama menjaga lingkungan sekaligus memperoleh kesejahteraan,” ungkap Sekda.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltim, Irhan Hukmaidi, mengungkapkan luas kawasan mangrove eksisting di Kaltim mencapai sekitar 240 ribu hektare, dengan potensi habitat tambahan sekitar 110 ribu hektare.

“Ekosistem mangrove Kaltim sangat strategis untuk keberlanjutan lingkungan dan ekonomi wilayah pesisir, terutama dalam mitigasi perubahan iklim,” jelas Irhan.

Rapat koordinasi tersebut dirangkai dengan penandatanganan Rencana Aksi KKMD 2026 oleh Sekda Sri Wahyuni, serta pemaparan capaian kegiatan 2025 dan rencana aksi 2026 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kaltim Joko Istanto.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Brida Kaltim Fitriansyah, kalangan akademisi, mitra pembangunan, serta jajaran KKMD Provinsi Kaltim, menegaskan komitmen bersama menjadikan karbon biru sebagai kekuatan ekonomi hijau Kaltim di tingkat nasional maupun global.