Kaltim Genjot Pembentukan Koperasi Merah Putih, Target Rampung 28 Mei Jelang Launching Nasional
SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mempercepat penyelesaian musyawarah desa dan kelurahan khusus pembentukan Koperasi Merah Putih.
Dari total 1.038 desa/kelurahan, lebih dari 50 persen telah melaksanakan musyawarah. Targetnya, seluruh proses rampung pada 28 Mei 2025, lebih cepat dari jadwal semula 31 Mei.
Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji menyampaikan hal tersebut dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Pembentukan Koperasi Merah Putih, di Lamin Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Sabtu (24/5).
“Tanggal 28 Mei, pukul 23.30 WITA, semua musyawarah desa dan kelurahan harus tuntas,” tegas Wagub Seno.
Ia mengapresiasi kerja cepat sejumlah daerah, termasuk Kota Bontang yang telah menyelesaikan 100 persen musyawarah, disusul Samarinda.
“Kabupaten/kota lainnya harus segera menyusul. Kita pacu bersama demi target nasional,” ujarnya.
Proyek Strategis Nasional: Koperasi Merah Putih
Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Seluruh desa dan kelurahan di Indonesia ditargetkan memiliki koperasi berbadan hukum yang siap menjalankan berbagai fungsi ekonomi kerakyatan.
Setelah musyawarah selesai, pemerintah akan menurunkan notaris ke tiap desa/kelurahan untuk pengesahan akta hukum koperasi, yang akan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, lalu diserahkan ke Kementerian Koperasi.
“Insyaallah, 12 Juli Pak Prabowo akan melaunching koperasi desa/kelurahan se-Indonesia secara serentak. Targetnya, 28 Oktober koperasi sudah mulai beroperasi,” tambah Seno.
BACA JUGA :
Subsidi Awal: Rp3 Miliar per Koperasi
Wakil Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa setiap koperasi Merah Putih akan mendapat dukungan dana operasional sebesar Rp3 miliar per koperasi dengan tenor pinjaman selama enam tahun dan bunga rendah.
“Koperasi bebas memilih usaha sesuai potensi lokal. Bisa jadi agen pupuk, elpiji, toko sembako, simpan pinjam, hingga klinik desa,” jelas Ferry.
Ia juga menekankan agar kantor koperasi tidak perlu dibangun baru. Desa diminta memaksimalkan aset atau bangunan milik desa yang sudah ada.
Kaltim Diapresiasi, Negara Balas Kontribusi
Ferry menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat pemerintah daerah se-Kalimantan Timur dalam menggerakkan pembentukan koperasi.
“Kaltim selama ini memberi kontribusi besar pada negara. Sekarang negara memberikan kembali, lewat koperasi desa,” katanya.
Presiden Prabowo telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung program ini:
- Rp250 triliun untuk pengembangan koperasi desa,
- Rp300 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) via koperasi,
- Rp200 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Semua dana ini akan dikelola melalui koperasi desa sebagai garda ekonomi kerakyatan.
BACA JUGA
KREDIT
