Kaltim Harus Lepas dari Ketergantungan Dana Bagi Hasil, Gubernur: Saatnya Bangun Kemandirian Fiskal

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum), mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim untuk tidak lagi bergantung secara berlebihan pada penerimaan dari Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurutnya, ketergantungan fiskal terhadap DBH, terutama dari sektor tambang batubara dan migas, harus segera dikurangi demi masa depan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan dana bagi hasil. Tolong agar ini menjadi perhatian serius,” tegas Gubernur saat memimpin briefing rutin, Senin (30/6/2025).

Ketergantungan APBD Kaltim Masih Tinggi terhadap Sektor Tambang

Gubernur Harum menyoroti bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim saat ini masih sangat bergantung pada DBH dari sektor sumber daya alam tidak terbarukan, seperti batubara serta minyak dan gas bumi (migas). Padahal, ketergantungan ini sangat rentan terhadap gejolak global dan bersifat tidak berkelanjutan.

“Batubara dan migas itu pasti akan habis. Dan harganya bisa turun tajam sewaktu-waktu karena sentimen pasar global, seperti perang di Timur Tengah atau penurunan permintaan dunia,” jelas Harum.

Ia mencontohkan anjloknya harga batubara saat Tiongkok sebagai pembeli utama mengurangi impor. “Begitu China tidak beli, tutup sedikit saja, negara lain masuk, harganya langsung anjlok, terjun ciruk,” katanya.

Kaltim Butuh Sumber Pendapatan Baru yang Berkelanjutan

Gubernur mendorong seluruh OPD untuk mulai fokus menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang lebih berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi daerah melalui sektor-sektor non-ekstraktif.

“Sebagian besar negara kini mulai beralih ke energi baru terbarukan. Kaltim tidak boleh tertinggal. Kita harus menyiapkan diri menghadapi transisi ini,” ungkapnya.

Gubernur juga menyoroti pentingnya pengembangan potensi sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, hingga pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi daerah di masa depan.

Tak kalah penting, optimalisasi kinerja dan kontribusi perusahaan daerah (perusda) juga menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ekonomi Hijau dan Kemandirian Fiskal Jadi Prioritas

Dalam kerangka pembangunan jangka panjang, Gubernur Harum menegaskan bahwa Kaltim harus bertransformasi menjadi provinsi yang mandiri secara fiskal, berorientasi pada ekonomi hijau dan rendah emisi.

Tata kelola pembangunan yang berkelanjutan, menurutnya, menjadi kunci untuk menjaga daya saing daerah dalam jangka panjang, sekaligus menghindari jebakan ketergantungan pada sektor yang tidak lagi relevan di masa depan.