Kaltim Perkuat Upaya Pencegahan Korupsi, Gandeng KPK

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pencegahan korupsi. Hal ini disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (10/9/2025).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, kami menyampaikan terima kasih dan selamat datang kepada Ketua KPK beserta jajaran. Kehadiran KPK di Kaltim semakin memperkuat komitmen kita mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan, korupsi bukan hanya merugikan negara secara materi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Karena itu, Pemprov Kaltim terus menempuh langkah terukur dan sistematis untuk mencegah praktik korupsi di berbagai lini.

Menurut data, pada 2024 indeks pencegahan korupsi daerah Kaltim berada di angka 73,22, sedangkan rata-rata nasional mencapai 76. “Artinya kita masih harus bekerja keras dan cerdas. Target kita bisa menembus angka 80 sebagai bukti kerja keras, kerja tuntas, dan kerja ikhlas,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Gubernur menekankan bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tugas KPK atau inspektorat, melainkan tanggung jawab bersama. Kepala daerah diminta menjadi teladan integritas, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) wajib menjaga akuntabilitas, sementara aparatur sipil negara (ASN) harus bekerja dengan semangat melayani rakyat.

Pemprov Kaltim juga menekankan pentingnya transparansi, penguatan pengawasan internal, partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan digitalisasi untuk menutup celah rawan korupsi. “Setiap rupiah anggaran adalah hak rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia mengingatkan sejumlah area rawan yang perlu mendapat perhatian, seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, pendapatan daerah, pengelolaan aset, perizinan, pelayanan publik, hingga pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Rapat ini bukan sekadar seremonial, tetapi ajakan untuk bergerak bersama. Kaltim harus menjadi daerah berintegritas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” pungkasnya.***