Kaltim Tiga Besar Galangan Kapal Nasional, PPN Nol Persen Dinilai Bisa Selamatkan Ribuan Pekerja Lokal

JAKARTA, inibalikpapan.com – Industri galangan kapal di Kalimantan Timur (Kaltim) kini masuk tiga besar nasional. Namun di balik capaian itu, banyak galangan masih kalah bersaing dengan kapal impor. Gubernur Kaltim mendorong PPN nol persen agar galangan lokal di Balikpapan dan Samarinda kembali bergairah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Kalimantan Timur menempati posisi tiga besar nasional industri galangan kapal, khususnya untuk kapal handmade dan tugboat. Aktivitas galangan tersebar di Balikpapan dan Samarinda, kawasan yang selama ini menjadi pusat perkapalan dan logistik Kalimantan.

Industri ini tidak hanya menyokong ekonomi daerah, tetapi juga menjadi sumber nafkah ribuan pekerja, mulai dari tukang las, teknisi, hingga industri pendukung seperti baja dan logistik.

Bagi pekerja galangan kapal di Balikpapan dan Samarinda, naik-turunnya pesanan kapal sangat terasa dampaknya. Saat order berkurang, jam kerja ikut dipangkas dan penghasilan menurun. Karena itu, kebijakan yang mendorong kapal diproduksi di dalam negeri dinilai bukan sekadar soal industri, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi keluarga para pekerja galangan.

Meski punya kapasitas, galangan kapal dalam negeri masih menghadapi masalah klasik: harga kapal lokal kalah murah dibanding kapal impor. Akibatnya, banyak pemilik kapal memilih membeli dari luar negeri.

Data yang disampaikan dalam forum menyebutkan, sekitar 2.491 kapal di Indonesia berusia lebih dari 25 tahun dan perlu diganti. Namun peluang ini belum sepenuhnya dinikmati galangan lokal.

Dorongan PPN Nol Persen untuk Selamatkan Industri Padat Karya

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menilai, kebijakan PPN nol persen menjadi kunci agar galangan kapal nasional kembali kompetitif.

“Industri galangan kapal itu padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Kalau diberi insentif, dampaknya langsung ke tenaga kerja dan ekonomi daerah,” ujarnya usai menghadiri FGD Revitalisasi Galangan Kapal di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, insentif pajak bukan hanya soal bisnis, tetapi menjaga keberlangsungan pekerjaan ribuan warga Kaltim.

Usulan tersebut mendapat respons positif dari pemerintah pusat. Menteri Keuangan Purbaya menyatakan pemerintah pada prinsipnya siap memberikan kemudahan, termasuk dari sisi PPN dan perizinan, selama pekerjaan dilakukan di dalam negeri.

“Kalau mau industri domestik maju, permintaan domestik harus kita amankan,” tegasnya.

Presiden Tak Ingin Kapal Strategis Dibeli dari Luar

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menegaskan, Presiden Prabowo Subianto serius mendorong galangan kapal nasional.

Ia mengungkapkan, Presiden sempat menolak rencana pembelian kapal tanker dari luar negeri, karena ingin produksi dilakukan di dalam negeri agar manfaat ekonominya dirasakan langsung oleh rakyat.

Menurut Hashim, mahalnya kapal lokal bukan sepenuhnya kesalahan galangan, melainkan akibat regulasi dan beban biaya yang masih tinggi.

Secara geografis, Kalimantan Timur berada di jalur ALKI II, jalur laut strategis Indonesia. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) juga memperkuat peran Kaltim sebagai pusat logistik dan industri maritim ke depan.

Sebagai negara kepulauan, ketergantungan Indonesia pada jalur laut membuat industri galangan kapal menjadi sektor strategis jangka panjang.

Jika insentif pajak dan kemudahan regulasi benar-benar diterapkan, galangan kapal di Balikpapan dan Samarinda tidak hanya akan kembali kompetitif, tetapi juga menjaga ribuan keluarga pekerja tetap memiliki penghasilan di tengah peran strategis Kaltim sebagai pintu maritim Indonesia.