Kasus Dugaan Pemerasan Wamenaker Noel Jadi Momentum untuk Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Kasus dugaan pemerasan yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel  mengguncang Kabinet Merah Putih.

Noel telah diamankan KPK dan ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya, terkait dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, menilai penangkapan ini bisa menjadi momentum untuk mempertegas keberanian aparat penegak hukum (APH) dalam menindak kasus korupsi, tanpa pandang bulu.

“Ini akan meningkatkan keberanian APH untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat korupsi, termasuk pejabat setingkat menteri maupun wakil menteri,” tegas Abdullah dikutip dari laman DPR.

Abdullah menekankan, langkah KPK ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menegaskan tidak akan melindungi pejabat maupun kader partai politik yang tersangkut kasus korupsi.

“Presiden Prabowo konsisten menjadikan hukum sebagai panglima. Artinya Presiden tidak mau mengintervensi penegakan hukum terhadap kasus korupsi,” ujar Abdullah.

Pihak Istana juga sudah buka suara. Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan, apabila terbukti bersalah, Noel akan segera diganti dari jabatannya sebagai Wamenaker.

Dorong Reformasi Hukum

Sebagai Kapoksi Fraksi PKB di Komisi Hukum DPR, Abdullah menegaskan partainya akan terus mendukung Presiden Prabowo dalam mempercepat reformasi hukum dan birokrasi.

“Seperti ditegaskan Ketua Dewan Syura PKB KH Ma’ruf Amin dan Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar, PKB mendukung penuh Presiden untuk menindak para pelanggar hukum di dalam maupun luar pemerintahan, termasuk yang korupsi,” ujarnya.

Abdullah optimistis jika pemberantasan korupsi dijalankan secara konsisten, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia akan meningkat di era Presiden Prabowo.

“Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan komitmen kuat, konsistensi, dan sinergi APH—kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dengan begitu kepercayaan rakyat terhadap hukum dan keadilan akan semakin meningkat,” tutupnya.