Kasus Makanan Basi di Sekolah, Badan Gizi Nasional Tegaskan Penarikan Langsung 

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan komitmennya untuk menjaga kualitas makanan bergizi yang disalurkan ke sekolah-sekolah. Koordinator Regional Kalimantan Timur BGN, Binti Maulina Putri menekankan bahwa setiap temuan makanan basi akan langsung ditindak dengan penarikan dari peredaran.

“Secara kuantitatif kami memang tidak memiliki data pasti. Namun apabila ditemukan makanan yang basi, kami langsung meminta pihak sekolah untuk menarik dan tidak mendistribusikannya, karena jelas tidak layak dikonsumsi,” ujar Binti usai kegiatan evaluasi program gizi di Balikpapan, Selasa (11/11/2025).

Binti mengungkapkan, kasus serupa memang pernah terjadi di beberapa wilayah, termasuk di Kelurahan Kalijati, Balikpapan Kembar, dan Samarinda.

“Ada, kasus di Kalijati itu langsung ditarik dan tidak sempat didistribusikan. Di beberapa titik lain juga pernah terjadi, tapi hanya satu kali dan segera kami tindak,” jelasnya.

Perkuat SOP dan Pengawasan Mitra

Untuk mencegah kejadian serupa, Binti menegaskan pihaknya terus memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengawasan terhadap Satuan Pelaksana Pemberian Gizi (SPPG).

“Kami minta seluruh SPPG benar-benar menegakkan SOP di semua lini, karena proses penyediaan makanan ini panjang, mulai dari pengadaan bahan hingga distribusi,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan mitra penyedia agar tidak tergiur harga murah.

“Kalau kualitas bahan makanan rendah dan harganya tidak wajar, jangan dibeli. Sejak awal bahan pangan harus diseleksi ketat,” tandasnya.

SPPG di Balikpapan Masih Terbatas

Binti juga menyampaikan bahwa jumlah SPPG di Balikpapan masih tergolong minim. Saat ini baru 10 SPPG yang beroperasi dari potensi sekitar 65 unit.

“Masih jauh dari target. Karena itu kami menugaskan SPPG yang sudah tersertifikasi untuk mendampingi calon SPPG yang masih berproses di portal mitra, mulai dari tahap pengajuan hingga verifikasi,” katanya.

Pendampingan ini, lanjut Binti, juga diterapkan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) yang tersebar di delapan kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

Dorong Sertifikasi dan Ketertiban Operasional

Dari sepuluh SPPG yang aktif di Balikpapan, tujuh sudah memiliki sertifikat laik hygiene, sementara tiga lainnya masih dalam proses.

“SPPG boleh beroperasi sementara jika belum memiliki Sertifikat Nasional Higiene Sanitasi (SNHS), tapi harus menunjukkan progres. Jika dalam satu bulan tidak ada perkembangan, kami akan rekomendasikan penghentian sementara,” ujar Binti.

Meski demikian, hingga kini belum ada SPPG di Balikpapan yang ditutup.

“Seluruh mitra kami cukup kooperatif dan terus berupaya memperbaiki kekurangan. Kami berharap program makanan bergizi di sekolah bisa berjalan optimal, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang perlu dijaga kesehatannya,” pungkasnya.***