Kebijakan WFH ASN Tiap Jumat Resmi Dimulai, Anggota DPR Ingatkan Risiko Jadi Long Weekend

JAKARTA, inibalikpapan.com – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026 mendapat sorotan dari DPR.

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai penentuan hari Jumat sebagai waktu WFH berisiko dimanfaatkan sebagai “libur panjang terselubung”.

Menurutnya, meski pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan kebijakan, potensi penurunan produktivitas tetap harus diantisipasi sejak awal.

“Pemerintah telah memutuskan kebijakan WFH dilakukan pada hari Jumat setiap pekan. Meski dalam pandangan kami, pilihan hari ini tidak ideal karena dikhawatirkan akan berubah menjadi long weekend, tapi pemerintah memiliki kewenangan diskresi dalam penentuan WFH sebagai manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Khozin kepada wartawan, Rabu (1/4/2026), dikutip dari Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Pengawasan Jadi Kunci, Jangan Sampai Layanan Terganggu

Khozin menegaskan, implementasi kebijakan ini tidak boleh sekadar formalitas. Pemerintah pusat hingga daerah diminta memastikan pengawasan berjalan konsisten.

Ia menekankan bahwa tujuan utama WFH, yakni efisiensi energi—termasuk pengurangan konsumsi BBM—harus benar-benar tercapai tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

Jika tidak dikontrol, dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat, terutama pada layanan yang bersentuhan langsung dengan publik.

“Pastikan, penerapan WFH pada hari Jumat mesti memenuhi target penurunan konsumsi BBM. Di samping itu, produktivitas ASN mesti tetap terjaga dalam memberi pelayanan public,” katanya menambahkan.

Di Balik Kritik, Ada Peluang Perbaikan Sistem

Di sisi lain, DPR juga melihat peluang dari kebijakan ini. Pengurangan mobilitas ASN setiap Jumat dinilai bisa menjadi momentum untuk membenahi transportasi umum di daerah.

Selain itu, kebijakan ini juga bisa berdampak pada pengendalian polusi udara jika dijalankan dengan serius dan terintegrasi.

Namun, semua itu bergantung pada koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah agar tidak berhenti sebagai kebijakan administratif semata.

Kunci Keberhasilan: Disiplin dan Evaluasi Berkala

Khozin menegaskan, efektivitas WFH ASN tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga disiplin pelaksanaannya di lapangan.

Evaluasi berkala dinilai penting untuk memastikan kebijakan ini benar-benar memberi manfaat—bukan justru membuka celah penurunan kinerja birokrasi.

Jika dikelola dengan baik, WFH bisa jadi solusi efisiensi. Tapi tanpa pengawasan, kebijakan ini berisiko berubah jadi sekadar tambahan hari libur.***