Kekurangan Guru di Dua SMP Balikpapan, Siapkan Solusi Jangka Pendek

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Kekurangan guru dan jumlah siswa yang mendafatar pada SPMB lalu di SMPN 21 Balikpapan menjadi perhatian Pemkot Balikpapan.

Dalam kesempatan wawancara  Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, juga angkat bicara mengenai keluhan masyarakat terkait kekurangan tenaga pengajar di beberapa sekolah negeri.

Kasus ini terutama mencuat di SMP Negeri 21 dan SMP Negeri 27 Balikpapan, yang baru saja dibuka. Namun belum sepenuhnya dilengkapi dengan tenaga pengajar sesuai kebutuhan.

Wali Kota tidak menampik fakta tersebut. Ia mengakui bahwa distribusi guru memang menjadi persoalan klasik yang kini semakin kompleks karena adanya perubahan sistem rekrutmen di tingkat nasional. Proses perekrutan guru yang kini harus melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), menurutnya, tidak bisa dilakukan secara cepat karena harus mengikuti ketentuan pusat.

“Kami tahu masih ada kekurangan. Kita sedang maksimalkan rekrutmen P3K dan ada juga tambahan dari tenaga bantuan untuk mengisi kekosongan sementara,” jelas Rahmad, Rabu (16/7/2025).

Sebagai solusi jangka pendek, Pemkot Balikpapan telah mengambil langkah-langkah strategis. Termasuk mendatangkan guru bantuan, memanfaatkan tenaga honorer yang masih aktif, dan mengatur ulang beban kerja guru yang ada agar proses belajar mengajar tetap bisa berjalan optimal.

Namun demikian, Rahmad menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga mutu pendidikan di tengah keterbatasan. Ia meminta masyarakat memahami bahwa penyelesaian masalah guru tidak bisa instan. Mengingat proses seleksi nasional yang ketat dan terbatasnya kuota dari pusat.

“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB dan Kemendikbud agar Balikpapan bisa mendapatkan formasi tambahan. Pendidikan adalah prioritas, jadi kami pastikan ini terus menjadi perhatian utama,” imbuhnya.

Pembangunan Sekolah Baru untuk Masa Depan

Selain persoalan tenaga pengajar, Wali Kota juga menjawab kritik terkait pembangunan sekolah-sekolah baru yang dinilai belum maksimal dari sisi jumlah siswa, khususnya di kawasan pengembangan seperti Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara.

Ia menegaskan bahwa pembangunan sekolah tersebut merupakan bagian dari visi jangka panjang Pemerintah Kota dalam merespons dinamika pertumbuhan wilayah dan proyeksi kepadatan penduduk ke depan.

“Sekarang memang masih kosong, tapi kita berpikir jangka panjang. Wilayah itu akan jadi kawasan industri dan perumahan elit. Kalau nanti anak-anak sudah banyak tapi sekolah belum ada, malah terlambat,” katanya.

Rahmad menjelaskan, pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah tidak bisa hanya didasarkan pada kebutuhan saat ini. Pemerintah harus mengambil langkah antisipatif agar fasilitas pendidikan sudah tersedia ketika gelombang pertumbuhan populasi mulai meningkat.

Menurutnya, pembangunan sekolah harus berjalan seiring dengan pengembangan kawasan. Dengan ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), Balikpapan sebagai kota penyangga utama akan mengalami tekanan pertumbuhan yang besar, baik dari segi infrastruktur, permukiman, hingga kebutuhan sosial seperti pendidikan.

“Buat kami, ini bukan soal sekarang, tapi soal lima hingga sepuluh tahun ke depan. Kita harus siap dari sekarang. Pemerintah itu harus melihat ke depan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan hari ini,” pungkas Rahmad Mas’ud.

Ia berharap masyarakat bisa memahami bahwa kebijakan ini bukan pemborosan, melainkan bentuk kesiapan menghadapi lonjakan kebutuhan di masa depan. Sekolah-sekolah baru yang saat ini masih minim siswa, menurutnya, adalah investasi sosial jangka panjang untuk menciptakan generasi yang cerdas dan siap bersaing di era IKN.***

Editor : Ramadani