Kemendagri Ungkap 232 Daerah Belum Ambil Langkah Nyata Kendalikan Inflasi

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti lemahnya respons sebagian besar pemerintah daerah (Pemda) dalam upaya menekan inflasi yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (30/6/2025), meminta kepala daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan inflasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

“Saya minta kepala daerah mengevaluasi perangkatnya, terutama yang bertanggung jawab terhadap pengendalian inflasi. Ini menyangkut hajat hidup rakyat,” tegas Tomsi.

232 Daerah Dinilai Abai, Hanya 9 Lakukan Seluruh Langkah

Dari hasil monitoring Kemendagri selama periode 23–30 Juni 2025, terungkap hanya 9 daerah yang telah menjalankan enam langkah konkret pengendalian inflasi. Sementara itu, 60 daerah melakukan empat hingga lima langkah, dan 213 daerah hanya menjalankan satu hingga tiga langkah.

Lebih memprihatinkan, sebanyak 232 daerah tidak melakukan langkah konkret sama sekali. Tomsi mengecam keras kondisi ini dan menyebutnya sebagai bentuk kelalaian terhadap penderitaan masyarakat.

“Tidak peduli harga naik, tidak peduli masyarakatnya susah. Itu mencerminkan mereka tidak bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban,” tandasnya.

Enam Langkah Konkret Pengendalian Inflasi Daerah

Kemendagri kembali menekankan bahwa terdapat enam langkah konkret yang harus dijalankan oleh Pemda, yaitu:

1. Operasi pasar murah
2. Inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor untuk mencegah penimbunan
3. Kerja sama antar daerah guna menjamin kelancaran distribusi bahan pokok
4. Subsidi biaya transportasi distribusi
5. Penyediaan data harga dan pasokan secara berkala
6. Pengaktifan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) secara optimal

Tomsi memuji sejumlah daerah yang telah menjalankan langkah-langkah tersebut secara konsisten, menyebut mereka sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab dan mencintai rakyatnya.

Inflasi Butuh Penanganan Lintas Sektor

Rapat koordinasi ini turut membahas perkembangan dua program nasional lainnya, yakni Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Program Tiga Juta Rumah, serta dihadiri oleh pejabat lintas kementerian seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, dan Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PUPR Imran.

Kolaborasi lintas sektor dinilai sangat penting, mengingat inflasi tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh ketersediaan pangan, akses layanan kesehatan, dan keterjangkauan hunian. / Info Publik