Kementerian ATR/BPN: Sertifikat Elektronik Tidak Batalkan Sertifikat Tanah Lama

Sertifikat Tanah Elektronik Kementerian ATR/BPN/. Foto Istimewa/Humas Kementerian ATR/BPN

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa implementasi Sertifikat Tanah Elektronik yang dimulai sejak 2023 tidak serta-merta membatalkan keabsahan sertifikat tanah lama berbentuk fisik atau buku hijau.

Masyarakat pemilik tanah dengan sertifikat lama tidak perlu melakukan alih media secara mandiri maupun merasa terancam oleh perubahan sistem ini.

“Sertifikat tanah lama tetap sah dan berlaku secara hukum. Tidak ada kewajiban atau sanksi bagi masyarakat yang tidak mengalihkannya menjadi elektronik,” ujar Shamy Ardian, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT) ATR/BPN, dikutip dari Info Publik.

Alih Media Hanya Berlaku Saat Ada Perubahan Hak

Sertifikat tanah fisik hanya akan dialihkan menjadi Sertifikat Elektronik (Sertel) bila terjadi transaksi atau permohonan layanan pertanahan, seperti:

Balik nama sertifikat karena jual beli
Pemecahan atau penggabungan bidang tanah
Permohonan hak tanggungan atau roya
Layanan pertanahan lainnya

“Misalnya, jika seseorang menjual tanah dan mengurus balik nama, sertifikat yang diterbitkan atas nama baru akan berbentuk Sertifikat Elektronik. Bentuknya lembaran dengan secure paper dan QR Code, bukan lagi buku,” jelas Shamy.

Isu Sertifikat Elektronik untuk Merampas Tanah adalah Hoaks

Menjawab berbagai isu liar di masyarakat, Sesditjen ATR/BPN memastikan bahwa narasi seputar “penarikan sertifikat buku hijau” atau “Sertifikat Elektronik sebagai upaya perampasan tanah oleh negara” adalah informasi palsu.

“Yang berubah itu hanya aspek yuridisnya, bukan aspek fisik tanahnya. Tanah tetap ada di lapangan, dan tidak ada alasan pemerintah merampas tanah masyarakat hanya karena peralihan ke format elektronik,” tegas Shamy.