CILACAP, Inibalikpapan.com — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Hukum Dan HAM Yasonna Laolly melakukan groundbreaking proyek rumah susun dan rumah khusus Kementerian Hukum dan HAM di Pulau Nusakambangan Cilacap, Jumat (27/7).
“Kita sedang membangun 2 tower rusun, 1 untuk pegawai bujangan yang 1 untuk yang sudah berkeluarga tipe 36 sebanyak 92 KK, dan untuk pejabat strukturalnya kita buatkan ada program rumah khusus sebanyak 28 unit. Kementerian PUPR mempunyai program rumah susun dan rumah khusus. Rumah khusus biasanya untuk nelayan, petugas perbatasan di pulau-pulau terluar Indonesia termasuk di pulau nusakambangan kita programkan disitu.” Jelas Menteri Basuki.
Pembangunan rumah susun ini berada di Desa Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Dibangun pada tahun 2018 melalui Ditjen Penyediaan Perumahan, sebanyak 2 Tower Blok (TB). Satu tower dibangun 3 lantai, terdiri dari 42 unit hunian type 36m2 berkapasitas 162 penghuni diperuntukan untuk pekerja lapas yang sudah berkeluarga, dan sebuah tower 4 lantai, berisikan 50 unit hunian tipe 24 m2 berkapasitas 196 penghuni diperuntukan bagi pegawai lapas yang masih lajang. Untuk pembangunan 2 buah tower rusun ini dianggarkan sebanyak Rp 28,4M dan dengan luasan total 4.860m2.
Sementara itu pembangunan rumah khusus dilakukan diatas tanah seluas 5.500m2 berada di lokasi yang sama, sebanyak 28 unit rumah luasan 36m2 dengan nilai kontrak Rp. 4.3M, diperuntukan bagi para pejabat struktural yang bekerja di Lapas Nusa Kambangan yang sudah berkeluarga.
Pembangunan rumah susun dan rumah khusus tersebut ini sudah termasuk dengan kelengkapan meubelair dan ditargetkan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2018.
Menteri Kumham, Yasonna Laolly mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lebih dari 500 pegawai lapas di Nusa Kambangan. Tapi kurangnya fasilitas yang disediakan maka Sebagian besar pegawai tinggal di luar Pulau Nusa Kambangan.
“Saya sudah melihat apa yg dibangun di Bali (rusun-red). Tidak beda dengan apartemen yg dibangun oleh swasta. Untuk itu kami berterimakasih kepada pak Menteri PUPR. Ini sangat membantu Kemenkumham” tambah Menteri Yasonna Laoly.
Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatangan MOU antara Kementerian Pekerjaan Umun Dan Kementerian Hukum Dan Ham, Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jendral Bina Konstruksi Kementerian PUPR dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan HAM, dan Penyerahan sertifikat Menteri PUPR kepada Narapidana sebagai tenaga kerja bersertifikat.
Basuki mengungkapkan bahwa kerjasama dengan Kemenkumham ini dilakukan dalam rangka melatih warga binaan yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan sehingga nanti saat sudah keluar mempunyai keahlian jasa konstruksi. Terdapat lebih dari 250rb warga binaan yang mendapatkan pelatihan dari Ditjen Bina Konstruksi.
“Dengan adanya pembangunan ini tadi yang dilatih ikut bekerja disitu, kita kasih sertifikat jasa konstruksi. Mereka juga masih warga negara indonesia yang mempunyai masa depan. Bahwa sertifikat tadi itu masuk ke dalam database tenaga kerja LPJK, jadi dimana saja dia bisa mencari pekerjaan” kata Menteri Basuki.
Yasonna Laoly mengatakan, pihaknya menyambut baik pembangunan rumah susun sewa dan rumah khusus bagi pekerja lapas tersebut. “Kami berharap Kementerian PUPR dapat ikut serta meningkatkan dan memenuhi kebutuhan PSU di pulau Nusakambangan, diantaranya perbaikan jalan, pembangunan poliklinik, serta pembangunan rusus atau rusun di kawasan Karang Anyar bagi petugas Lapas Super Maximum Security”, harap Yasonna.
Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dan Direktur Rumah Khusus, Chris Robert Marbun. (Nurul/Melisa-kompu Penyediaan Perumahan)
Comments
comments
