Kendalikan Inflasi Daerah, Pemkot Balikpapan Posisikan UMKM Lokal dan BUMD Jadi Andalan

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan memperkuat strategi ketahanan ekonomi daerah dengan menempatkan UMKM, BUMD, dan pengendalian inflasi sebagai satu rangkaian kebijakan yang saling terhubung. Langkah ini diarahkan untuk menjaga daya beli warga di tengah ketergantungan pasokan dari luar daerah.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo dalam pertemuan dan diskusi antardaerah yang membahas stabilisasi harga dan penguatan ekonomi lokal.

Bagus menyampaikan, pembinaan UMKM di Balikpapan telah dilakukan secara sistematis melalui Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian. Pemerintah kota membina berbagai sentra industri, mulai dari industri tempe hingga usaha kecil lainnya, sejak proses produksi hingga pemasaran.

“Pemerintah kota tidak hanya membina dari sisi produksi, tetapi juga memberikan pelatihan, pendampingan, hingga membantu pemasaran produk UMKM. Bahkan, kami juga memfasilitasi kemudahan permodalan melalui kerja sama dengan perbankan daerah dan program Kredit Usaha Rakyat,” kata Bagus.

Menurutnya, program-program tersebut bukan hal baru. Namun jika pelaksanaannya belum optimal, maka perlu dilakukan evaluasi dan penguatan agar dampaknya benar-benar dirasakan pelaku usaha kecil.

Selain UMKM, Bagus menegaskan peran BUMD menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian inflasi daerah. Pemerintah kota secara rutin menggelar High Level Meeting pengendalian inflasi daerah yang difasilitasi Bank Indonesia dan melibatkan daerah produsen, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser.

“Balikpapan bukan daerah penghasil pangan, sehingga kerja sama antardaerah menjadi kunci. Kami juga rutin menggelar pasar murah hingga 13 kali dalam setahun sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga,” jelasnya.

Melalui BUMD, Pemkot Balikpapan juga mengoperasikan kios pengendali harga yang menjual kebutuhan pokok sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), meskipun harga di pasaran mengalami kenaikan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Bagus menambahkan, pengendalian stok dan distribusi menjadi perhatian utama, mengingat Balikpapan merupakan kota pelabuhan yang sangat bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

Di akhir penyampaiannya, Bagus menegaskan bahwa berbagai penghargaan yang diraih Kota Balikpapan bukan untuk berpuas diri. Pemerintah kota, kata dia, justru menjadikannya sebagai dorongan untuk memperkuat kolaborasi, disiplin menjalankan visi dan misi pembangunan, serta saling memantau agar kebijakan yang dijalankan benar-benar berdampak bagi masyarakat.***