Kesbangpol Balikpapan Cegah Potensi Konflik Sosial dengan Dorong Warga Aktif dalam Ruang Demokrasi Resmi

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan menilai rendahnya partisipasi publik dalam proses politik dapat memicu lahirnya kesalahpahaman dan konflik sosial di tengah masyarakat. Karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Balikpapan kini gencar mendorong warga agar lebih aktif menyampaikan aspirasi melalui forum-forum resmi yang telah disediakan pemerintah.

Kepala Kesbangpol Balikpapan, Sutadi, mengatakan bahwa banyak persoalan di lapangan muncul bukan karena kebijakan pemerintah tidak tepat, melainkan karena minimnya komunikasi antara warga dan pemangku kebijakan. Melalui peningkatan partisipasi, pemerintah berharap dialog dua arah bisa berjalan lebih sehat dan mencegah isu-isu yang berkembang tanpa klarifikasi.

“Ketika warga tidak terlibat, kebijakan bisa dianggap tidak sesuai kebutuhan dan memunculkan konflik. Karena itu, partisipasi rakyat adalah kunci agar pembangunan berjalan tanpa menimbulkan gesekan,” kata Sutadi, Selasa (18/11/2025).

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang memilih menyampaikan keluhan melalui media sosial dengan cara yang provokatif. Padahal, tanpa data yang jelas, keluhan tersebut dapat memunculkan hoaks, memperkeruh suasana, serta menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. 

Ia mengingatkan bahwa forum resmi seperti musyawarah kelurahan, reses DPRD, hingga dialog publik merupakan wadah legal yang jauh lebih efektif untuk menyampaikan kritik maupun masukan.

“Kritik itu penting, tapi harus disampaikan pada tempat yang tepat. Jika dilakukan secara emosional di media sosial, itu rawan menimbulkan salah tafsir dan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat,” jelasnya.

Kesbangpol mencatat bahwa sejumlah ketegangan soal pembangunan di beberapa wilayah sebelumnya bisa diredam setelah warga diajak berdialog langsung. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi terbuka menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial.

Di sisi lain, Sutadi melihat masih ada anggapan bahwa politik adalah ranah yang rumit dan tidak berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Padahal, setiap kebijakan publik  seperti perbaikan jalan, penataan pasar, hingga penentuan tarif layanan  merupakan hasil proses politik yang selayaknya melibatkan warga.

“Warga perlu tahu bahwa setiap aspirasi yang mereka sampaikan bisa mengubah arah kebijakan. Jika masyarakat diam, pemerintah tidak akan tahu kebutuhan mereka,” tegasnya.

Untuk mengurangi kesenjangan informasi, Kesbangpol tengah menyiapkan program Forum Demokrasi Warga, sebuah wadah yang mempertemukan pemerintah, akademisi, komunitas, dan masyarakat untuk membahas isu-isu publik secara terbuka. Program ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam membangun budaya politik yang dialogis serta mencegah penyebaran hoaks di ruang digital.

Dengan pendekatan komunikasi yang lebih inklusif, Pemkot Balikpapan ingin memastikan bahwa setiap warga memiliki ruang aman, legal, dan santun untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, sekaligus menjaga harmoni sosial di kota.***