Kesbangpol Kukar Soroti Urgensi Human Security dalam Penguatan Demokrasi Daerah

kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang diselenggarakan oleh DPRD Kaltim di Desa Loa Duri Ulu, RT 8, Selasa (29/04/2025). / IST
kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang diselenggarakan oleh DPRD Kaltim di Desa Loa Duri Ulu, RT 8, Selasa (29/04/2025). / IST

TENGGARONG, Inibalikpapan.com– Dalam rangka memperkuat kesadaran masyarakat terhadap demokrasi dan keamanan multidimensi, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutai Kartanegara, Rinda Desianti, tampil sebagai narasumber dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) yang diselenggarakan oleh DPRD Kaltim di Desa Loa Duri Ulu, RT 8, Selasa (29/04/2025).

Kegiatan ini mengangkat tema “Human Security (Keamanan Manusia)”, sebuah pendekatan baru dalam konsep pertahanan dan keamanan negara yang menempatkan keselamatan dan kesejahteraan warga sipil sebagai prioritas utama.

Human Security: Dari Keamanan Negara ke Keamanan Masyarakat

Dalam pemaparannya, Rinda menegaskan bahwa konsep human security adalah perluasan dari pendekatan keamanan tradisional yang hanya fokus pada kedaulatan negara. Kini, keamanan juga mencakup aspek-aspek kesejahteraan masyarakat seperti kesehatan, ekonomi, pangan, lingkungan, dan hak asasi manusia (HAM).

“Human Security menjadi isu nasional ketika gangguan terhadap masyarakat terjadi secara sistematis, meluas, dan mengancam keutuhan negara serta keselamatan rakyat,” jelas Rinda.

Sebaliknya, jika gangguan masih bersifat terbatas dan lokal, penanganannya cukup dilakukan oleh institusi reguler tanpa perlu menjadi isu keamanan nasional.

Tiga Perspektif Utama dalam Konsep Human Security

Rinda memaparkan bahwa pemahaman tentang human security dapat dilihat dari tiga perspektif utama:

  1. Perspektif HAM:
    Menitikberatkan pada penolakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan pentingnya supremasi hukum sebagai pondasi utama keamanan manusia.
  2. Perspektif Humanitarian:
    Memandang perang dan konflik bersenjata sebagai ancaman utama. Fokus utamanya adalah melindungi warga sipil (non-combatants) dari dampak konflik.
  3. Perspektif Pembangunan Berkelanjutan:
    Memberikan definisi menyeluruh yang mencakup dimensi ekonomi, kesehatan, lingkungan, pangan, dan partisipasi politik sebagai pilar utama keamanan manusia jangka panjang.

Keamanan manusia tidak lagi bisa dilihat dari satu dimensi saja. Negara harus siap menghadirkan aktor lintas sektor untuk mengelola berbagai bentuk ancaman non-militer secara komprehensif,” tutur Rinda.

Human Security sebagai Pilar Demokrasi Lokal

Melalui kegiatan ini, Kesbangpol Kukar ingin menanamkan bahwa human security merupakan bagian integral dari demokrasi yang sehat. Perlindungan hak dan kesejahteraan warga negara harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan, terutama di daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, pemuda, dan perangkat desa yang turut berdiskusi aktif mengenai peran mereka dalam menjaga stabilitas sosial dan keamanan komunitas di tengah dinamika pembangunan daerah.

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses