Ketua DPR Puan Maharani: Kritik Kreatif Rakyat di Media Sosial Adalah Cahaya Perbaikan Bangsa

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang seluas-luasnya untuk bersuara, termasuk menyampaikan kritik dalam bentuk kreatif yang marak di media sosial. Simbol-simbol pop culture seperti bendera One Piece hingga lelucon politik “Negara Konoha” disebutnya sebagai ekspresi keresahan sekaligus harapan rakyat yang perlu direspons dengan kebijaksanaan.

“Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat. Demokrasi yang tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa, hingga di gedung parlemen,” ujar Puan dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Puan mencontohkan, aspirasi publik kini tidak hanya disampaikan lewat forum formal, tetapi juga melalui bahasa zaman mereka sendiri di ruang digital. Mulai dari ungkapan “kabur aja dulu”, sindiran “Indonesia Gelap”, hingga simbol-simbol populer yang viral. Menurutnya, di balik setiap sindiran atau lelucon itu, tersimpan pesan serius yang harus dimaknai sebagai energi perbaikan, bukan ancaman.

“Bagi pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan,” tegas politisi PDI-Perjuangan itu.

Puan menekankan bahwa kritik, meski disampaikan dengan keras, tidak boleh memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan bersama. “Gunakan ruang kritik untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa,” ujarnya.

Kekuasaan adalah Alat, Bukan Tujuan

Dalam pidato yang sama, Puan juga menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan nilai, etika, dan tanggung jawab nyata kepada rakyat. Ia menolak pandangan yang memposisikan kekuasaan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat untuk menghapus kemiskinan, mengatasi keterbelakangan, dan memastikan kehidupan layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kekuasaan selalu bersinggungan dengan realitas politik, gejolak sosial, tekanan ekonomi, dan dinamika global. Karena itu, kekuasaan adalah alat untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.

Ia menyoroti lambannya respons negara terhadap persoalan rakyat. “Bagi rakyat, menunggu satu hari saja terasa lama. Tapi bagi kita di DPR dan pemerintah, membahas persoalan bisa berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Akibatnya rakyat harus menunggu,” paparnya.

Puan mengingatkan seluruh pemegang kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar menjadikan kecepatan dan ketepatan kebijakan sebagai mandat utama. “Jangan biarkan rakyat menunggu. Negara harus hadir secepat mungkin dalam menyelesaikan urusan rakyat,” tegasnya.

Sidang Bersama DPR-DPD ini turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto, jajaran Menteri Kabinet, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan pimpinan lembaga negara lainnya. / DPR