BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh mendesak Asisten I Pemerintah Kota (Pemkot) mengklarifikasi terkait pernyataannya di media yang memperbolehkan aparatur sipil negara (ASN) sosialisasi pilkada.
“Isinya memang tidak ada imbauan untuk perintah ke ASN untuk sosialisasi hanya menyatakan boleh, saya minta klarifikasi dari yang bersangkutan, itu tidak boleh karena yang ngoomong pimpinan,” ujar Abdulloh
Menurutnya, pernyataan mantan Kepala Kesbangpol itu bisa menjadi blunder. Karena bisa saja diikuti ASN yang lain. Mengingat jabatan Asisten I dalam struktur organisasi cukup tinggi kerap mewakili Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
“Pimpinan jadi cerminan bagi ASN yang lain bisa jadi disalah persepsikan bahwa itu adalah imbauan untuk sosialisasi,” ujarnya
“Khawatir yang ilmunya tidak sampai kesana, karena yang menyampaikan pimpinan dianggap sebagai perintah atau imbauan,”
Dia kembali meminta agar Syaiful Bahri menyampaikan klarifikasi bahwa apa yang disampaikan bukan perintah atau imbauan bagi ASN. Karena jelas bagi ASN tharus menjaga netralitas dan tidak terlibat politik praktis.
“Maka dari itu saya sampaikan ke Pak Syaiful tolong Bapak Klarifikasi bahwa pernyataan yang bapak sampaikan itu, bukan perintah maupun imbauan untuk ASN. Karena jelas aturannya ASN harus netralitas dijaga,” ujarnya
“Mestinya kalau mau mensosialisasikan boleh mensosialisasikan kolom kosong dan pasangan Ramah Mas’ud – Thohari Azis, kenapa hanya kolom kosong, ini ada apa,” ujarnya
Kata dia, hingga kini belum ada klarifikasi dari Syaiful Bahri soal pernyataannya tersebut yang ramai dibicarakan masyarakat. “Belum ada klarifikasikan saya minta Pak Syaful Bahri selaku Asisten I atas peryataan yang kemarin disampaikan, enapa hanya disebut kolom kosong saja,” ujarnya.
Abdulloh sebelumnya telah mengelaurkan maklumat meminta ASN tidak terlibat politik praktis maupun sosialisasi pilkada Balikpapan. ASN diminta menjunjung tinggi netralitas.
Comments
comments
