BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Komisi III DPRD Kaltim melakukan peninjauan lokasi pembangunan jembatan layang Muara Rapak, Jum’at pagi (13/11/2020).
Sebelum meninjau, Komisi III yang dipimpin H Hasanuddin Mas’ud mendapatkan paparan dari Kepala Dinas PU Balikpapan Andi Yusri Ramli di aula MTS 1 Balikpapan.
Kegiatan ini hadiri i Wali kota Balikpapan Rizal Effendi, didampingi jajaranna, dan Komisi III dihadiri Ketua Komisi III Hasanuddin Mas’ud, Andi Raja, Baba, Eddy Sunardi, dan anggota komisi III lainnya serta BPJN.
Hasanuddin Mas’ud mengatakan tujuan untuk meninjau langsung sedang hangat pembahasan multiyears tiba-tiba hadir dibanggar sehingga perlu dilakukan peninjauan di lapangan.
Hasan menyatakan sebagai wakil rakyat Dapil Balikpapan prinsipnya sangat mendukung pembangunan ini karena itu harus dipastikan syarat dan prosedural.
” Persyaratan Advise teknisi, legal standing harus jelas jangan sampai kesepakatan ini menimbulkan persoalan dibelakang hari. Jadi jangan diragukan kami sangat dukung, ” tandasnya saat sambutannya.
Program ini jika disetujui akan menjadi yang pertama kali dilakukan untuk balikpapan dengan pola pembiayaan multiyears.
Walikota Rizal Effendi berharap pembangunan ini dapat terealisasi pada 2021 karena rencana pembangunan sudah dikaji sejak 2010 silam. Apalagi kondisi jalan yang sangat berbahaya, kerap terjadi kecelakaan lalu lintas.
“Sudah dikaji baik dari tingkat kebutuhan dan tingkat kerawanan tinggi. Jalur dari Kariangau . ini sangat oenting. Dan kondisi turunan muara rapak ekstreme tidak memenuhi syarat karena itu jembatan layang butuh dibangun, ” ujarnya saat sambutan.
” Memang awalnya sangat lebar jadi butuh lahan 1,5 hektar, tapi sekarang lagi direvisi. Lahan kondisi eksisting, ada lahan masyarakat, Pertamaina, pemkot, ” katanya.
Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan yakni dengan menyusun dokumen perencanaannya yaitu: (i) Kajian Penataan Simpang Muara Rapak oleh Bappeda tahun 2010 dengan rekomendasi Pembangunan Fly Over, (ii) Detail Engineering Design (DED) oleh Dinas Tata Kota dan Perumahan tahun 2013 dengan estimasi anggaran sebesar Rp. 214,7 Miliar untuk desain 2 jalur 4 lajur sepanjang 550 meter, dan (iii) Perencanaan Pembebasan Lahan oleh Dinas Pekerjaan Umum tahun 2018 dengan estimasi pengadaan tanah seluas ± 1,5 Ha dan anggaran sebesar Rp. 300 Miliar dengan asumsi semua tanah dan bangunan dibebaskan.
Comments
comments
