Ketua Komisi X DPR Hetifah Minta Pemerintah Tak Gegabah Blokir Roblox

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Menanggapi wacana pemerintah memblokir game daring Roblox karena dinilai berdampak negatif pada anak, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan perlindungan anak di ruang digital adalah tanggung jawab bersama pemerintah, orang tua, penyedia platform, dan masyarakat.

“Generasi Z dan Alpha adalah digital native yang sejak lahir sudah akrab dengan teknologi. Tantangan kita bukan memisahkan mereka dari dunia digital, tetapi memastikan interaksi mereka di ruang maya aman, sehat, dan bermanfaat,” ujar Hetifah, dikutip dari laman DPR.

Hetifah menjelaskan, seperti platform digital lainnya, Roblox memiliki sisi positif dan negatif. Di sisi positif, gim ini memberi peluang belajar pemrograman, mengasah kreativitas, membangun jejaring sosial, hingga mendukung pembelajaran interaktif di sekolah. Namun, ada risiko paparan konten kekerasan, pelecehan, cyberbullying, dan pembelian item berbayar tanpa kontrol.

Mengacu pada PP No. 21 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak, Hetifah mendorong pemerintah agar tidak terburu-buru memblokir Roblox. Sebagai gantinya, ia mengusulkan penguatan mekanisme pengawasan, verifikasi usia, pembatasan fitur, dan edukasi bagi orang tua.

“Pemblokiran bisa menjadi opsi terakhir jika penyedia platform tidak mematuhi regulasi atau gagal menjamin keamanan anak. Namun, yang jauh lebih penting adalah literasi digital—membekali anak dan orang tua dengan keterampilan memahami risiko, memanfaatkan peluang, dan bersikap kritis di dunia maya,” tegasnya.

Hetifah yang merupakan anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltim ini juga mengajak penyedia gim lebih proaktif memfilter konten, meningkatkan keamanan interaksi, serta berkolaborasi dengan sekolah dan komunitas.

“Kita harus menemukan titik tengah: anak-anak tetap bisa berkarya dan belajar, namun terlindungi dari risiko yang mengancam di dunia digital,” pungkasnya.