Koalisi FH Unmul Desak Aktor Intelektual Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Diadili di Peradilan Umum

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Gelombang solidaritas terhadap aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Andrie Yunus, terus menguat. Koalisi Lembaga dan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul) secara resmi merilis petisi bersama yang mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis tersebut.

Mahasiswa menilai insiden ini bukan sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan upaya sistematis untuk membungkam suara kritis di Indonesia.

Serangan Terstruktur dan Terencana

Koalisi FH Unmul menduga kuat bahwa penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus telah direncanakan secara komprehensif. Berdasarkan penelusuran koalisi masyarakat sipil, Andrie Yunus sempat dimata-matai oleh orang tak dikenal di berbagai lokasi, mulai dari rumah hingga tempat kunjungannya.

“Tindakan ini memiliki niat jelas untuk melumpuhkan fisik serta psikis korban,” tulis petisi tersebut. Selain pengintaian fisik, korban juga dilaporkan menerima rentetan teror melalui telepon dari nomor yang tidak dikenal sebelum eksekusi penyiraman terjadi.

Tolak Peradilan Militer, Tuntut Peradilan Umum

Salah satu poin krusial dalam petisi ini adalah penolakan keras terhadap upaya pihak tertentu yang ingin membawa kasus ini ke ranah peradilan militer. Koalisi menegaskan bahwa sesuai dengan semangat Reformasi 1998 dan reformasi TNI, prajurit yang melakukan tindak pidana umum wajib tunduk pada mekanisme peradilan umum.

Koalisi FH Unmul menganggap upaya menggiring kasus ini ke peradilan militer hanya akan menjadi pintu masuk bagi impunitas.

“Adanya upaya tersebut hanyalah jalan untuk meremehkan hak korban dan membiarkan represivitas terhadap warga negara lepas tanpa pertanggungjawaban,” tegas koalisi dalam rilisnya.

Desakan kepada Aparat Penegak Hukum

Melalui petisi tertanggal 2 April 2026 ini, mahasiswa FH Unmul menuntut dua hal utama:

1. Ungkap Dalang Intelektual: Meminta aparat tidak hanya menangkap pelaku lapangan, tetapi juga aktor intelektual di balik desain serangan terstruktur ini.
2. Adili di Peradilan Umum: Memastikan proses hukum berjalan transparan dan akuntabel di bawah yurisdiksi peradilan umum demi tegaknya keadilan.

Petisi ini ditandatangani oleh pimpinan organisasi kemahasiswaan hukum di Unmul, termasuk BEM FH, DPM FH, LKISH, LDF Al-Mizan, ALSA LC, dan PMK FH Unmul. ***