Koalisi GERAM TNI Kecam Dugaan Represi Aksi ‘Andrie Yunus’ di Depan Kodim 0905 Balikpapan

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Gelombang solidaritas untuk aktivis Andrie Yunus di Kota Balikpapan berujung ricuh. Koalisi Gerakan Masyarakat Lawan Tindakan Nir-Integritas (GERAM TNI) mengecam keras dugaan penghadangan dan kekerasan yang dilakukan oknum anggota TNI terhadap massa aksi Aliansi Balikpapan Bersuara, Selasa (31/03/2026).

Aksi yang awalnya direncanakan berlangsung damai di depan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) tersebut bertujuan menuntut agar pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus diadili di peradilan umum, bukan peradilan militer.

Kronologi Penghadangan di Depan Markas Kodim

Berdasarkan rilis resmi Koalisi GERAM TNI, massa aksi yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil dihadang saat hendak menyampaikan aspirasinya di depan Markas Kodim 0905 Balikpapan. Koalisi menyayangkan tindakan represif yang dinilai mencederai hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

“Kami mengecam keras penghadangan dan kekerasan terhadap massa aksi yang menuntut usut tuntas kasus penyiraman air keras Andrie Yunus. Ini adalah ancaman nyata bagi supremasi sipil dan demokrasi,” tulis koalisi dalam pernyataan sikapnya yang diterima inibalikpapan.

Empat Tuntutan Utama Koalisi GERAM TNI

Koalisi yang terdiri dari BEM KM Universitas Mulawarman, LBH Samarinda, JATAM Kaltim, Pokja 30, hingga WALHI Kaltim ini mengeluarkan empat poin tuntutan tegas:

1. Hormati Hak Aspirasi: Menuntut Kodim 0905 Balikpapan menghormati sepenuhnya hak masyarakat menyampaikan pendapat.
2. Permohonan Maaf Terbuka: Menuntut Komandan Distrik Militer (Dandim) 0905 Balikpapan meminta maaf secara terbuka atas insiden penghadangan dan kekerasan.
3. Jaminan Keamanan: Mendesak Kapolda Kalimantan Timur untuk menjamin keamanan setiap warga yang melakukan aksi demonstrasi di wilayah hukum Kaltim.
4. Peradilan Umum: Mendukung penuh tuntutan agar pelaku penyiraman air keras—yang diduga melibatkan oknum anggota—diadili melalui peradilan umum guna menjamin transparansi.

Menjaga Marwah Supremasi Sipil

Koalisi menekankan bahwa keterlibatan militer dalam menangani aksi massa sipil harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Mereka mengingatkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang harus bersinergi dengan rakyat, bukan justru berhadapan dengan rakyat yang sedang memperjuangkan keadilan.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Kodim 0905 Balikpapan untuk mendapatkan klarifikasi terkait insiden yang terjadi di lapangan. ***