Kolaborasi Lintas Daerah Jadi Kunci Kendalikan Inflasi di Balikpapan

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan mendorong kolaborasi dan sinergi lintas daerah untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok. Upaya ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) November 2025 yang dirangkai dengan penandatanganan sejumlah kerja sama strategis.

Kegiatan tersebut meliputi penandatanganan nota kesepahaman antara Perumda Manuntung Sukses dan Perumda Takajaya Kabupaten Paser, penyerahan hibah satu unit truk operasional dari Bank Indonesia dan satu unit mobil pickup dari Bankaltimtara, serta penandatanganan kontrak farming antara Perumda Manuntung Sukses dengan gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur.

“Semoga pertemuan ini menjadi forum strategis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan pengendalian inflasi di Kota Balikpapan, sekaligus menyinkronkan program dan kegiatan antar-TPID serta seluruh lembaga terkait,” ujar Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, dalam sambutannya.

Ia menyoroti pentingnya menjaga pasokan kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Sebagai kota konsumsi yang masih bergantung pada daerah lain, penguatan peran Perumda dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga komoditas strategis.

“Jika stabilitas pasokan dapat diwujudkan, kualitas hidup warga akan meningkat dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.

TPID Balikpapan selama ini menerapkan strategi 4K — keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Namun, pemerintah daerah berharap muncul inovasi dan strategi baru agar pengendalian inflasi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Saya yakin ketika komunikasi dan koordinasi antaranggota TPID dilakukan secara intensif, akan muncul banyak solusi yang dapat menjadi strategi dalam menjaga stabilitas inflasi di Kota Balikpapan,” ucapnya.

Pemerintah Kota berharap langkah kolaboratif ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha dan petani lokal.***