Kolaborasi OPD dan Komunitas Jadi Penentu Sukses Turunkan Stunting

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Penanganan stunting di Balikpapan menuntut kolaborasi lintas sektor, bukan hanya peran DP3AKB atau puskesmas. Pemerintah kota menegaskan bahwa keberhasilan menekan stunting hingga target 2025–2026 sangat bergantung pada sinergi seluruh OPD, lembaga komunitas, dan masyarakat.

Plt Kepala DP3AKB Balikpapan, Nursyamsiarni D. Larose, menjelaskan bahwa stunting merupakan isu multidimensi yang tidak cukup ditangani hanya dengan pendekatan kesehatan.

“Kami perlu kerja bersama. Posyandu, kelurahan, puskesmas, Dinas Pendidikan, PKK, hingga pihak swasta memiliki peran masing-masing,” ujarnya, Selasa (2/12/2025).

Kenaikan prevalensi menjadi 21,6 persen pada 2023 serta peningkatan data pengukuran 2024 menjadi alarm bagi pemerintah bahwa gerakan bersama harus diperkuat. Hal ini pula yang mendorong Balikpapan menggelar rembuk stunting melibatkan seluruh OPD dan stakeholder untuk menyusun langkah kolaboratif.

Beberapa komitmen yang disepakati antara lain integrasi program edukasi gizi di sekolah, penguatan peran kader posyandu, keterlibatan PKK dalam pemantauan keluarga berisiko, hingga dukungan sektor swasta dalam penyediaan pangan sehat.

“Kader posyandu dan PKK adalah ujung tombak di lapangan. Mereka sangat menentukan apakah pesan-pesan pencegahan sampai ke keluarga,” jelasnya.

Selain itu, kolaborasi dengan Dinas Pendidikan diperlukan untuk memastikan sekolah menjadi ruang aman bagi upaya pencegahan stunting, mulai dari literasi gizi hingga pola hidup bersih dan sehat. Sementara kelurahan berperan dalam pendataan sasaran serta memastikan setiap intervensi menyentuh keluarga yang membutuhkan.

Pemerintah juga menargetkan 95 persen kunjungan posyandu sebagai indikator keberhasilan kolaborasi antarsektor, karena posyandu menjadi garda terdepan mendeteksi gangguan tumbuh kembang.

“Stunting hanya bisa ditekan ketika semua unsur bekerja secara terintegrasi. Rembuk stunting kemarin membuktikan bahwa komitmen itu sudah terbentuk,” ungkapnya.

Seluruh program dan kegiatan akan dimasukkan dalam RKPD dan Renja OPD 2025 agar kolaborasi ini memiliki payung anggaran yang jelas dan berkelanjutan.

Dengan kerja bersama OPD, komunitas, dan masyarakat, Balikpapan optimistis dapat mencapai target penurunan prevalensi menjadi 17,6 persen pada 2025 dan 15,6 persen pada 2026.***