Komisi I DPRD Balikpapan Kaji Penguatan Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Komisi I DPRD Kota Balikpapan tengah melakukan kajian mendalam terkait penguatan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan. 

Langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat mengenai lambannya pelayanan, terutama dalam pengurusan administrasi serta layanan sosial seperti BPJS.

Seketaris Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sedang meneliti jumlah personel yang bertugas di kecamatan maupun kelurahan. Kajian ini penting untuk mengetahui apakah tenaga yang tersedia sudah mencukupi dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

“Kita sedang mengkaji standar pelayanan publik di Balikpapan. Apakah personel yang ada saat ini sudah cukup atau perlu ditambah? Misalnya, di kelurahan hanya ada tiga orang di loket, sedangkan di kota lain bisa sampai sepuluh,” ujar Najib kepada media Rabu (14/5/2025).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kajian ini turut membandingkan struktur organisasi pelayanan publik di Balikpapan dengan beberapa kota besar seperti Jakarta, guna melihat sejauh mana efektivitas sistem yang diterapkan saat ini. Salah satu temuan awal menunjukkan ketimpangan jumlah pejabat struktural antara kecamatan dan kelurahan.

“Saat ini, kecamatan memiliki lima kepala seksi, sementara di kelurahan hanya ada tiga pejabat yang kadang merangkap tugas. Idealnya, jumlah personel di kelurahan disesuaikan dengan beban kerja dan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi,” katanya.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Selain aspek kuantitas sumber daya manusia, Komisi I juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas aparatur, termasuk pelatihan dan bimbingan teknis bagi petugas pelayanan publik. Menurut Najib, keterlambatan pelayanan tidak selalu disebabkan oleh kelalaian, namun bisa juga karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi terbaru.

“Kita tidak bisa menyalahkan langsung jika pelayanan lambat. Bisa jadi petugas tidak memahami regulasi terbaru. Oleh karena itu, pelatihan atau Bimtek sangat penting,” tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Najib juga mengingatkan pentingnya peran serta masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik. Ia mencontohkan layanan BPJS gratis kelas 3 yang di beberapa kelurahan bisa diselesaikan dalam sehar. Namun di tempat lain justru mengalami penundaan.

“Harusnya masyarakat kritis, laporkan jika ada pelayanan yang lambat. Itu bentuk evaluasi bagi pemerintah. Kalau berkas lengkap tapi tetap lambat, kita harus cari tahu, apakah karena SDM, SOP, atau faktor lain,” pungkasnya.***

Editor : Ramadani