BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com — Komisi II DPRD mengundang Jajaran Direksi PDAM dan mahasiswa terkait persoalan tagihan air yang dirasakan memberatkan masyarakat saat puncak covid pada dua bulan terakhir.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan Syukri Wahid menyatakan kasus ini muncul karena persoalan mekanisme pencatatan air disaat covid-19.
“Ada dua bulan petugas tidak turun karena intruksi direksi karena covid tadi ya otomatis ada dua bulan yang tidak dicatat yakni April dan Mei. Kan tidak mungkin tidak dibayar nah sekarang patokan apa? Maka pada perwali 19 tahun 2010 bahwa jika pencatatan tidak dilakukan maka yang diambil estimasi pemakain 6 bulan sebelumnya,” jelasnya.
Pencatatan PDAM baru dilakukan Juni 2020 secara langsung. Sehingga pemakaian riil bulan April dan Mei dibebankan di bulan Juni. “Jadi yang kami protes itu adalah jika akumulasi pemakian kubikasi dihitung progresif di satu bulan. Itu saja,” ungkapnya.
PDAM kata Syukri telah menerima complain dan keberatan pelanggan yang dibuktikan dengan system. “Inti gini, silakan warga lihat meterannya. Catat dan complain komperkan dengan bulan April,” katanya.
Terhadap tagihan tariff yang dikenakan progressif karena akumulasi dua bulan hal itu tidak dibenarkan.
“Itu zolim. Sudah kita sampaikan tadi. Harusnya (misalnya) 40 kubik itu dipotongan 30 kubik itu dihitungan sekali. kalau digabung satu ya otomatis lebih. Akhirnyan tadi diambil jalan tengah, angkanya dibuat normal di bulan Juli. Jadi bulan depan kita evaluasi lagi,” terang politisi PKS.
Syukri menyebutkan dari 104 ribu pelanggan, ada sekitar 20 ribu pelanggan yang mengalami tagihan tinggi (melonjak) sehingga persoalan ini akan terus dievaluasi dan diawasi pada akhir Juli mendatang.
“Kita bilang kalau PDAM menghitung volume pemakaian dua bulan dengan sekali penghitungan dengan progresif itu nggak boleh, zolim namanya. Jadi sudah kita sampaikan semua,” tandasnya.
Comments
comments
