Komisi V DPR Dukung Pemerintah Pusat Ambil Alih Renovasi Gedung DPRD Rusak Akibat Unjuk Rasa

Ratusan massa Geruduk Kantor DPRD dan Wali Kota Balikpapan, Massa Tuntut Solusi Banjir hingga Lonjakan PBB

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Komisi V DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah pusat mengambil alih renovasi gedung DPRD dan fasilitas umum (fasum) yang rusak akibat gelombang unjuk rasa pada akhir Agustus 2025. Keputusan ini dinilai penting agar pelayanan publik di daerah kembali berjalan normal dan stabilitas politik tetap terjaga.

Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan I, Hamka Kady, menegaskan bahwa langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sudah tepat. Ia menyampaikan bahwa Gubernur Sulsel juga telah melayangkan surat resmi terkait pemulihan aset negara yang terdampak.

“Saya dapat surat dari gubernur Sulawesi Selatan. Sebagaimana yang Pak Menteri jelaskan di TV kemarin bahwa dalam rangka renovasi semua aset negara terkait demonstrasi kemarin itu ditanggung pemerintah, betul Pak Menteri?” kata Hamka dikutip dari laman DPR.

Senada, Mori Hanafi, legislator dari Dapil NTB I, meminta agar gedung DPRD Provinsi NTB yang hangus terbakar tanpa sisa juga masuk dalam daftar prioritas perbaikan. “DPRD NTB itu habis terbakar Pak, tanpa sisa. Jadi mohon masuk perencanaan,” ujarnya.

Renovasi Jadi Prioritas Nasional

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan dukungan lembaganya agar pemerintah pusat segera mengeksekusi renovasi tersebut.

“Kami seluruh pimpinan dan anggota setuju ya, supaya ini diambil alih pemerintah pusat dan segera dibangun kembali. Pak Menteri, silakan sisihkan anggaran Kementerian PU dari sumber manapun, yang penting roda pemerintahan daerah bisa berjalan normal,” tegas Lasarus.

Rp900 Miliar dari APBN

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebutkan bahwa perbaikan gedung DPRD di sejumlah daerah membutuhkan biaya besar. Setidaknya ada 19 provinsi dengan aset negara yang rusak parah, termasuk Gedung DPRD Makassar dan Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Total kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp900 miliar yang akan diambil dari APBN. Dengan intervensi pemerintah pusat, diharapkan proses renovasi berjalan lebih cepat, transparan, dan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap negara.