Komisi VI DPR Tinjau Pembangunan Tahap II IKN: Bantah Isu Proyek Mangkrak!

NUSANTARA, Inibalikpapan.com – Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk meninjau langsung progres Pembangunan Tahap II, Kamis (29/1/2026).

Kunjungan ini bertujuan memastikan proyek raksasa tersebut berjalan sesuai prinsip tata kelola yang transparan, terutama terkait keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menegaskan bahwa pengawasan ketat diperlukan karena IKN bukan sekadar pemindahan kantor pemerintahan, melainkan pembangunan kota masa depan yang modern dan inklusif.

Soroti Mitigasi Risiko Keuangan BUMN

Politisi Fraksi PKB ini memberikan catatan khusus mengenai peran BUMN yang menjadi motor utama konstruksi di IKN. Anggia meminta agar aspek akuntabilitas keuangan menjadi prioritas utama guna menghindari risiko pembiayaan yang membengkak.

“Kami ingin memastikan pengelolaan risiko tidak hanya terkait teknis pembangunan, tetapi juga risiko keuangan. Mengingat banyaknya BUMN yang terlibat, pengelolaan harus akuntabel dan profesional,” tegas Anggia di sela peninjauan lapangan.

Basuki Hadimuljono: Pembangunan IKN Jalan Terus!

Menanggapi kunjungan tersebut, Kepala Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono, mematahkan rumor yang menyebutkan pembangunan ibu kota baru terhenti di era pemerintahan sekarang.

“Kunjungan Komisi VI dan kehadiran Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu adalah bukti nyata dukungan keberlanjutan IKN. Jadi, kalau ada yang mengatakan pembangunan IKN terhenti, itu sama sekali tidak benar,” papar Basuki.

Basuki juga memaparkan Tiga Pilar Utama IKN yang tengah dikebut:

1. Forest City: Maksimal hanya 40% lahan yang dibangun, sementara 60% tetap menjadi ruang terbuka hijau.
2. Sponge City: Saat ini sudah tersedia 30 embung, dan akan ditambah 24 embung lagi sesuai arahan Presiden Prabowo untuk konservasi air dan pencegahan kebakaran.
3. Smart City: Pemanfaatan teknologi informasi maksimal dalam mengelola seluruh prasarana kota.

Pemerataan Ekonomi Nasional

Komisi VI berharap sinergi antara Otorita IKN, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memberikan efek domino bagi pemerataan ekonomi di Kalimantan Timur dan nasional. IKN diharapkan tidak hanya menjadi pusat birokrasi, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ramah lingkungan.

“Kesiapan IKN tidak hanya diukur dari gedung kantor, tapi juga kelayakan hunian dan kualitas infrastruktur pendukung bagi masyarakat,” pungkas Anggia. / DPR