Komisi XII DPR Soroti Penyelewengan BBM: Digitalisasi Pertamina Sering Diakali Oknum

MANGGARAI BARAT, Inibalikpapan.com – Polemik penyelewengan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali memanas. Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) baru bukanlah obat mujarab jika mentalitas para pelaksana di lapangan tidak dibenahi.

Menurut Bambang, kunci utama pemberantasan mafia BBM bersubsidi bukan pada penambahan lembaga pengawas, melainkan pada konsistensi menjalankan sistem digitalisasi yang sudah dibangun oleh Pertamina.

Teknologi Canggih yang Diakali Oknum

Dalam kunjungan kerja spesifik di Manggarai Barat, NTT, Kamis (9/4/2026), Bambang menyoroti bagaimana instrumen pengawasan seperti barcode dan pemantauan CCTV di SPBU seringkali menjadi macan kertas akibat ulah oknum yang mencari celah.

“Yang penting itu kan kekonsistenan. Barcode-nya apakah berfungsi? Berfungsi. Tetapi ingat, ketika sistem dijalankan, orang berpikir bagaimana untuk mengakali sistem tersebut,” ujar Bambang dengan nada kritis,.

Ia membeberkan temuan miris di mana oknum tertentu mengumpulkan barcode untuk digunakan mengisi BBM di luar jam operasional resmi. Hal ini membuktikan bahwa secanggih apa pun teknologi yang digunakan, tetap akan tumbang di tangan manusia yang tidak memiliki integritas.

Soroti Mentalitas Penyeleweng

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menyatakan bahwa masalah fundamental distribusi energi saat ini adalah niat baik dalam menjalankan aturan. Ia secara tegas menyentil perilaku menyimpang yang masih marak terjadi di ekosistem distribusi BBM.

“Jadi sekali lagi, sistem sudah dibuat, digitalisasi sudah dijalankan. Yang penting itu adalah kekonsistenan dan niatan baik untuk menjalankan itu semua. Kalau masih mental-mental ‘maling’, ya repot,” tegasnya.

Satgas Hanya untuk Efek Jera

Mengenai wacana pembentukan Satgas BBM, Bambang menyerahkan sepenuhnya pada hasil kajian teknis pemerintah. Jika sistem digitalisasi yang ada sekarang dijalankan dengan benar, menurutnya Satgas tidak terlalu diperlukan. Namun, ia tidak menutup pintu jika Satgas dibentuk khusus untuk memberikan efek jera secara hukum.

“Kalau bagi saya, melihat dari sistem yang sekarang sebenarnya sudah bisa kok. Yang paling penting itu kekonsistenan kita di dalam menjalankan pengawasan. Kalau memang dirasa perlu (Satgas), ya kadang-kadang kita memang perlu membuat suatu efek jera,” pungkasnya.

Komisi XII DPR RI berkomitmen untuk terus memantau ketersediaan dan pengawasan distribusi energi guna memastikan subsidi negara benar-benar tepat sasaran dan tidak dinikmati oleh para pemburu rente. / DPR