Komnas HAM Desak Investigasi Transparan Terkait Penembakan Pekerja Migran di Malaysia

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Komnas HAM memberikan perhatian serius terhadap kasus penembakan lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Selangor Malaysia yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

Dalam siaran persnya, Komnas HAM menyatakan, telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dan KBRI Kuala Lumpur untuk mengambil langkah diplomatik, termasuk pengiriman Nota Diplomatik kepada Pemerintah Malaysia.

Langkah Komnas HAM dalam Perlindungan PMI

Komnas HAM juga bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) guna memperkuat tata kelola perlindungan PMI. Selain itu, koordinasi dengan Komisi Nasional HAM Malaysia (SUHAKAM) terus dilakukan sebagai bagian dari kerja sama antarlembaga.

“Kami akan terus mendorong Pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan terhadap lima PMI korban penembakan di Malaysia, serta memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi seluruh pekerja migran,” ujar perwakilan Komnas HAM.

Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya sejak 2012, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak PMI di luar negeri.

BACA JUGA :

Baca Juga:

DPR Desak Pengusutan Tuntas Kasus Penembakan PMI, Minta Malaysia Transparan

Koordinasi Internasional untuk Penegakan HAM

Komnas HAM saat ini memimpin South East Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) 2024-2025, yang beranggotakan lembaga HAM dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar. Forum ini berfungsi untuk memperkuat peran Komnas HAM di masing-masing negara, termasuk dalam menangani persoalan pekerja migran di Asia Tenggara.

Dalam kerangka SEANF, Komnas HAM akan mendorong SUHAKAM untuk melakukan investigasi independen dan transparan atas insiden penembakan ini. Selain itu, Komnas HAM juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang berperspektif HAM untuk memastikan keadilan bagi para korban.

Tuntutan Investigasi dan Perlindungan PMI

Komnas HAM berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini melalui jalur diplomasi, kerja sama bilateral, dan forum internasional. Pemerintah Indonesia juga didesak untuk memperkuat mekanisme perlindungan PMI agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Pantau terus perkembangan kasus ini!