Konflik Timur Tengah, Komisi VIII DPR Minta Jemaah Tunda Umrah Ramadan
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Eskalasi konflik bersenjata yang kian memanas di Timur Tengah memicu kekhawatiran besar bagi keselamatan jemaah umrah asal Indonesia. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI,
Abdul Wachid, mendesak Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk segera melakukan mitigasi darurat terhadap puluhan ribu jemaah yang kini berada di tanah suci maupun di negara transit.
Situasi geopolitik yang tidak menentu telah berdampak pada penutupan ruang udara dan gangguan jadwal penerbangan internasional di kawasan Teluk.
Soroti Jemaah di Titik Transit
Abdul Wachid menekankan bahwa perhatian utama saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan maskapai dengan rute transit. Hal ini menyusul risiko penutupan ruang udara secara mendadak yang dapat membuat jemaah tertahan tanpa kepastian.
“Perhatian kuat kami tertuju pada jemaah yang transit di Doha (Qatar) maupun Dubai (UEA), karena mereka paling rentan terdampak. Kami di Komisi VIII terus berkoordinasi intensif dengan Kemenhaj untuk memantau keselamatan mereka,” ujar Abdul Wachid, Minggu (1/3/2026).
Tenggat Waktu 5 Hari untuk Langkah Konkret
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini memberikan tenggat waktu bagi Pemerintah untuk menyiapkan skenario perlindungan WNI jika situasi tidak kunjung mereda.
“Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih memanas, kami mengharapkan sudah ada langkah konkret. Pemerintah harus menjalin komunikasi intensif dengan KBRI di negara transit dan seluruh stakeholder terkait,” tegasnya.
Ia juga meminta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau pihak travel untuk bertanggung jawab penuh dan tidak membiarkan jemaah tanpa kejelasan.
Imbauan Tegas: Tunda Keberangkatan Umrah Ramadan
Mengingat saat ini telah memasuki bulan suci Ramadan—di mana minat umrah biasanya melonjak tajam—Abdul Wachid mengeluarkan imbauan keras bagi warga di tanah air, termasuk calon jemaah dari Kalimantan Timur.
“Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan maupun selama bulan Ramadan. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” kata Wachid.
Masyarakat diminta menunggu pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan sebelum memutuskan untuk berangkat ke tanah suci. / DPR
BACA JUGA
