Kota Layak Anak Jangan Cuma Jadi Predikat, Anggota DPRD Balikpapan Minta Semua OPD Bergerak

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menyebut keberhasilan Kota Layak Anak bukan hanya tanggung jawab satu dinas, melainkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Foto: Samsul/Inibalikpapan)

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Predikat Kota Layak Anak yang Balikpapan raih tidak boleh berhenti sebagai simbol administratif. DPRD menegaskan, status tersebut harus benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan nyata yang dirasakan anak-anak di ruang publik.

Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Iwan Wahyudi, menyebut keberhasilan Kota Layak Anak bukan hanya tanggung jawab satu dinas, melainkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Penghargaan ini harus menjadi pemicu semangat bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab DP3AKB, tetapi seluruh OPD. Kota Layak Anak adalah wajah pembangunan kita,” ujar Iwan, Minggu (22/2/2026).

Selama ini, program Kota Layak Anak berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Namun menurut DPRD, dukungan anggaran dan program lintas sektor menjadi kunci agar predikat tersebut tidak sekadar plakat penghargaan.

Dinas Pendidikan, misalnya, didorong memastikan setiap sekolah menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan inklusif. Dinas Kesehatan diharapkan memperkuat layanan tumbuh kembang anak serta menyediakan fasilitas ramah anak di puskesmas dan rumah sakit. Sementara Dinas Pekerjaan Umum diminta memperluas ruang terbuka hijau dan taman bermain yang aman.

Keperbihakan terhadap Anak adalah Investasi Jangka Panjang

Salah satu langkah konkret yang sudah dilakukan adalah peresmian Ruang Bersama Indonesia (RBI) di Taman Bekapai oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi. Fasilitas ini dilengkapi ruang literasi dan menjadi simbol integrasi kebutuhan anak dalam perencanaan kota.

Menurut Iwan, pendekatan seperti itu harus diperluas ke pusat perbelanjaan, bank, rumah sakit, hingga kantor pelayanan pemerintahan. Ruang bermain anak dan ruang laktasi, kata dia, bukan lagi pelengkap, melainkan standar yang wajib dipenuhi.

“Setiap pembangunan gedung dan fasilitas umum harus memperhatikan kebutuhan anak, baik ruang bermain maupun ruang menyusui. Ini bagian dari strategi pembangunan kota,” ujarnya.

DPRD menilai keberpihakan terhadap anak adalah investasi jangka panjang. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan aman dan inklusif akan menjadi fondasi kekuatan kota di masa depan.

Lewat kolaborasi terintegrasi antar-OPD, Balikpapan diharapkan tidak hanya mempertahankan predikat Kota Layak Anak, tetapi benar-benar menghadirkan ruang publik yang aman dan ramah bagi setiap anak.

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses