KPAI Ingatkan Ada 4 Juta Anak Indonesia Tak Sekolah, Gizi Buruk Hambat Pendidikan

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti realita kelam di balik berbagai seremoni pendidikan: masih terdapat sekitar 4 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah, termasuk anak disabilitas, anak berkebutuhan khusus, serta anak dengan gangguan kejiwaan dan perilaku.

Komisioner KPAI Kluster Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Agama, Aris Adi Leksono, menegaskan bahwa janji konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa masih jauh dari terpenuhi secara merata.

“Negara kita masih menghadapi angka putus sekolah tinggi, dan hal ini erat kaitannya dengan ketimpangan sosial yang belum terselesaikan,” ungkap Aris dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.com

Provinsi Tertinggi Angka Putus Sekolah

Data KPAI mencatat tujuh provinsi dengan angka putus sekolah tertinggi yakni, Jawa Barat, Jawa Timur. Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan

Aris menjelaskan, penyebab utama anak tidak sekolah terdiri dari tiga hal: belum pernah sekolah, keluar dari sekolah, dan tidak melanjutkan pendidikan. Banyak di antaranya berasal dari kelompok masyarakat rentan miskin.

Ketimpangan Sosial dan Akses Gizi

Lebih lanjut, KPAI menyoroti keterkaitan antara pendidikan dan gizi anak. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan anak tertinggi justru berasal dari keluarga miskin, yang umumnya hanya menyelesaikan pendidikan selama sembilan tahun.

“Anak-anak dari keluarga miskin kerap hidup dalam kondisi pekerjaan tidak layak, tempat tinggal tidak memadai, dan lingkungan dengan sanitasi buruk,” kata Aris.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Peringati Hardiknas, Gubernur Kaltim Tegaskan Pendidikan Adalah Tiang Negara

Hal ini berdampak langsung pada kemampuan anak untuk belajar. Anak dengan gizi buruk, lanjutnya, akan kesulitan memahami pelajaran dan tidak dapat berkembang optimal baik di kelas maupun kehidupan sehari-hari.

“Pendidikan tidak bisa berdiri sendiri. Perlu keberpihakan serius pada akses gizi seimbang, termasuk dukungan konsumsi susu,” imbuhnya.

Pemerintah Tegaskan Komitmen Cegah Putus Sekolah

Terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan komitmen pemerintah untuk mencegah anak dari keluarga prasejahtera mengalami putus sekolah. Hal itu disampaikannya saat meninjau program Revitalisasi 10.000 Sekolah di SDN 02-03 Leuwibatu, Kabupaten Bogor, Jumat (2/5/2025).

“Jangan sampai ada anak berhenti sekolah hanya karena biaya. Insya Allah, pemerintah siap membantu,” ujar Mu’ti.

Ia mengimbau masyarakat memanfaatkan Program Indonesia Pintar (PIP) serta berbagai bantuan pendidikan yang disediakan pemerintah.

Mu’ti juga menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan sejumlah program prioritas pendidikan pada Hardiknas 2025, yaitu:

1. Revitalisasi sekolah (pembangunan dan renovasi 10.440 sekolah),
2. Digitalisasi pendidikan,
3. Bantuan kuliah bagi guru, dan
4. Bantuan untuk guru honorer.

Kolaborasi Empat Pilar Pendidikan Mu’ti menekankan pentingnya kolaborasi empat pilar pendidikan: sekolah, keluarga, masyarakat, dan media, untuk membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas.