KPAI Kritik Rencana Gubernur Jabar Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer: Abaikan Hak Pendidikan Anak

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Rencana kontroversial Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer selama enam bulan mendapat sorotan tajam dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Komisioner KPAI bidang pendidikan, Aris Adi Leksono, mengingatkan bahwa pendekatan militeristik terhadap anak-anak dengan perilaku menyimpang bisa mengabaikan hak dasar anak atas pendidikan.

“Hak pendidikan adalah hak dasar yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun, termasuk bagi anak-anak yang berperilaku menyimpang,” tegas Aris dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Menurut Aris, program seperti ini semestinya menjadi jalan terakhir, bukan solusi utama, apalagi jika dijalankan sebelum memastikan seluruh unsur pembinaan anak—seperti peran keluarga, sekolah, dan masyarakat—telah dilakukan secara maksimal.

“Pemerintah daerah harus menjalankan tanggung jawab strukturalnya: memastikan anak mendapatkan pengasuhan, pembinaan, dan pendidikan karakter lewat pendekatan yang sesuai prinsip perlindungan anak,” imbuhnya.

Pendidikan Karakter Tidak Bisa Disamakan dengan Doktrin Militer

Kritik serupa juga dilontarkan Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK), Itje Chodidjah. Ia menilai, pendekatan ala militer terhadap anak yang dianggap bermasalah bisa menjadi bentuk “cuci otak” jika tidak didasarkan pada pemahaman utuh terhadap akar masalah perilaku anak.

BACA JUGA : Polresta Balikpapan Tangkap Warga Malaysia Curi 31 HP di Toko Elektronik, Kerugian Capai Rp288 Juta

“Karakter buruk anak tidak muncul begitu saja. Ada latar belakangnya. Kalau akar masalah tidak ditemukan, enam bulan pun tidak akan menyelesaikan apapun,” tegasnya.

Itje juga menyoroti potensi bias dan stigmatisasi terhadap siswa yang dianggap bermasalah. “Kalau definisi ‘anak nakal’ tidak jelas, lalu semua dimasukkan ke barak, bisa berbahaya. Bisa jadi anak hanya butuh perhatian, bukan hukuman militeristik,” ucapnya.

Gubernur Jabar Klaim Program Didukung TNI-Polri, Dimulai 2 Mei 2025

Diketahui, Gubernur Dedi Mulyadi sebelumnya mengumumkan program pendidikan karakter berbasis barak militer ini akan mulai dijalankan 2 Mei 2025, bekerja sama dengan TNI dan Polri.

Program ini menargetkan siswa bermasalah yang dianggap “sulit dibina”, termasuk yang terindikasi terlibat pergaulan bebas atau tindakan kriminal, dan dilakukan melalui kesepakatan antara sekolah dan orang tua.

“Siswa akan dibina selama enam bulan tanpa mengikuti pendidikan formal. TNI akan menjemput langsung dari rumah dan mendidik mereka di 30-40 barak militer yang telah disiapkan,” ujar Dedi di Bandung, Minggu (27/4/2025).

Program ini akan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari daerah rawan sebelum diterapkan lebih luas di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.