BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pejabat Eselon II dan anggota DPRD Balikpapan mengikuti program sosialisasi dan pelatihan e- Planning dalam perencanaan APBD.
Kegiatan ini diselenggarakan KPK dan pemerintah kota Balikpapan, di Hotel Gran Senyiur, Selasa (30/1/2018).
Hadir pula Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi , Wakil Wali Kota Rahmad Mas’ud, Ketua DPRD Abdulloh dan wakil-wakil ketua DPRD.
Korwil Kalimantan KPK Chandra S Reksoprodjo mengatakan pihak melakukan pendampingan kepada 34 provinsi dalam perencanaan APBD Melalui E-planning sebab kasus korupsi banyak terjadi pada saat perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.
“Karena itu banyak terjadi sampai hari ini maka kita menjadi tema sentral kegiatan ini, ” kata Chandra disela-sela kegiatan (30/1/2018).
Sejumlah kabupaten kota dan provinsi mulai melakukan penyusunan APBD 2019. Kota Balikpapan sudah 4 kali WTP dan ini harus diapreasi.
“Kalau ada kekurangan kita tetap dampingi kita carikan jalan keluar sehingga kasus korupsi bisa dicegah,” ujarnya
” Dari kasus yang ada kami evaluasi dan kaji supaya tidak terulang,” sambungnya.
Dalam kasus korupsi, pihaknya melakukan 9 pemetaan yang berpotensi terjadi korupsi yakni perencanaan, pelaksanaan, perizinan, jual beli jabatan, PTSP dan lainnya.
” Itu perlu penguatan aspek-aspek dan itu kami monitoring terus,” tandasnya.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan menyambut baik kegiatan ini. ” Ini bentuk rencana aksi kita yang sudah kita tandatangi. Sekaligus sosialisasi juga ini bagian dari program KPK,” ujarnya singkat.
Comments
comments
