Kukar Raih WTP Lagi dari BPK RI: Bukti Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan

SAMARINDA, Inibalikpapan.com– Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) kembali mencetak prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.

Opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mohammad Suharyanto, dalam seremoni resmi di Auditorium BPK RI, Samarinda, Jumat (23/5/2024).

Penyerahan penghargaan turut dihadiri Bupati Kukar Edi Damansyah dan perwakilan DPRD Kukar, Kamarur Zaman dari Komisi II. Kukar menjadi salah satu dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim yang dinyatakan berhasil menjaga tata kelola keuangan daerah yang sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Opini WTP Bukan Akhir, Tapi Awal Penguatan Tata Kelola

Dalam sambutannya, Suharyanto menekankan bahwa capaian WTP harus menjadi pemicu untuk memperkuat sistem pengendalian internal, bukan sekadar pencapaian seremonial.

“Opini WTP bukanlah tujuan akhir. Ini adalah pijakan awal untuk meningkatkan integritas dan mencegah potensi penyimpangan. Jika terjadi fraud, tanggung jawab penuh tetap di tangan pemerintah daerah,” ujarnya tegas.

Bupati Kukar: Hasil Kerja Kolektif yang Harus Dijaga

Bupati Kukar Edi Damansyah menyatakan bahwa opini WTP ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh jajaran Pemkab Kukar dalam membangun tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Ini bukan semata prestasi birokrasi, tetapi bentuk nyata dari komitmen kami dalam mengelola anggaran publik secara bertanggung jawab. Ke depan, kami akan terus memperkuat akuntabilitas demi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Edi.

Bukti Nyata Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas

Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP secara konsisten, Pemkab Kukar kembali membuktikan bahwa integritas dalam pengelolaan keuangan publik bukan sekadar slogan, melainkan implementasi nyata. Capaian ini juga menjadi indikator positif bagi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.