Kunjungan ke MPP Balikpapan Melonjak Drastis, Tembus 41 Ribu Pengunjung 

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan terus meningkat pesat sepanjang tahun ini. Data terbaru menunjukkan, hingga September 2025, jumlah pengunjung yang datang mencapai 41.481 orang, jauh melampaui total kunjungan selama tahun 2024 yang tercatat 29.158 pengunjung.

Kenaikan tersebut mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelayanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses di satu lokasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan, Hasbullah Helmi, mengatakan peningkatan ini tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga bukti bahwa pelayanan publik di Balikpapan semakin dipercaya dan diminati masyarakat.

“Kunjungan ke MPP meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan kehadiran MPP semakin dirasakan manfaatnya oleh warga,” jelas Helmi dikonfirmasi media, Sabtu (25/10/2025).

Dari catatan pihak MPP, puncak kunjungan tahun ini terjadi pada bulan Juli dengan 6.814 pengunjung, disusul Agustus 5.367 pengunjung, dan September 5.962 pengunjung. Rata-rata kunjungan tiap bulan kini mencapai 4.000–5.000 orang, angka yang menunjukkan tren positif sejak awal tahun.

Helmi menjelaskan, MPP Balikpapan saat ini memiliki gerai dari 27 instansi dengan total 80 jenis layanan publik, mulai dari kependudukan, izin usaha, layanan pajak, hingga perbankan dan jaminan sosial.

“Tingkat kunjungan tertinggi masih didominasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan 11.315 pengunjung atau 24,8 persen,” katanya.

“Selanjutnya layanan dari DPMPTSP sendiri sebanyak 8.767 pengunjung (19,3 persen), Bankaltimtara sebanyak 8.382 pengunjung (18,4 persen), dan BPJS Kesehatan 6.726 pengunjung (14,8 persen).”

Adapun layanan dari Kepolisian tercatat 4.434 pengunjung atau 9,7 persen. Untuk layanan ini, Helmi mengatakan pihaknya tengah menjajaki kerja sama agar pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polsek Balikpapan Selatan dapat dipindahkan ke MPP.

“Tujuannya agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan dalam satu tempat yang nyaman dan representatif, serta membantu mengurai antrean di kantor polsek,” terangnya.

Selain layanan tersebut, MPP Balikpapan juga menghadirkan berbagai instansi lain seperti Kantor Imigrasi, Samsat, Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Pengadilan Agama, dan sejumlah lembaga pemerintah maupun swasta lainnya.

Integritas Secara Sistem

Menurut Helmi, lonjakan kunjungan tahun ini tak lepas dari beberapa faktor pendukung. Salah satunya ialah sosialisasi masif yang dilakukan oleh jajaran pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan. Publikasi di berbagai media sosial dan media massa juga mendorong masyarakat untuk mengenal dan memanfaatkan keberadaan MPP.

“Selain sosialisasi, kami juga melihat peningkatan signifikan dari layanan kependudukan dan BPJS Kesehatan, terutama pasca integrasi sistem antrean online,” tambahnya.

Berkat kinerja dan pelayanan yang terus ditingkatkan, MPP Balikpapan berhasil meraih predikat Pelayanan Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) pada tahun 2024. Tak hanya itu, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan nilai luar biasa tinggi, yakni 95,20 poin, menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia untuk kategori MPP daerah.

Pencapaian itu menegaskan posisi Balikpapan sebagai kota percontohan pelayanan publik di wilayah Kalimantan. Bahkan, MPP Balikpapan kerap dijadikan rujukan bagi pemerintah daerah lain yang ingin mengembangkan sistem pelayanan serupa.

“Beberapa waktu lalu kami menjadi tuan rumah kegiatan bimbingan teknis peningkatan PTSP se-Kalimantan. Banyak daerah belajar dari konsep pelayanan yang kami terapkan di MPP Balikpapan,” ujar Helmi dengan bangga.

Helmi berharap tren positif ini dapat terus berlanjut. Selain meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat, MPP juga diharapkan menjadi sarana membangun budaya pelayanan publik yang profesional, cepat, dan ramah terhadap kebutuhan warga.

“Kami ingin MPP tidak hanya menjadi tempat pelayanan, tapi juga simbol kemudahan berurusan dengan pemerintah. Warga datang bukan karena terpaksa. Tetapi karena percaya pada kualitas layanan kami,” pungkasnya.***